Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama kalangan pengembang dan perbankan terus berupaya mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu senjata utama demi mengurangi backlog kepemilikan hunian yang mencapai 11,4 juta unit ialah program sejuta rumah yang bergulir sejak 2015.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, per 26 November tahun ini program sejuta rumah sudah mencapai 1,1 juta unit. "Tidak mudah mencapai 1 juta kalau tidak melalui kerja banyak pihak," ujar Khalawi.
Menurutnya, target program sejuta rumah dapat tercapai pada tahun ini berkat kerja keras banyak pihak. Pada 2015, program sejuta rumah merealisasikan pembangunan sekitar 699.770 unit. Pada 2016, realisasi program sekitar 805.169 unit dan 2017 sekitar 904.756 unit.
Khalawi mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah terobosan dalam merealisasikan program sejuta rumah. Diharapkan lewat terobosan itu, akselerasi realisasi juga dapat berlanjut hingga 2019.
Terobosan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam mengakselerasi pencapaian PSR tahun ini, antara lain memperkenalkan kredit mikro perumahan, pola kepemilikan rumah dengan sewa-beli, tabungan perumahan rakyat (Tapera), serta bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.
Kementerian PUPR juga mendorong pemanfaatan tanah negara dan tanah telantar untuk pembangunan perumahan sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan dan daerah penyangganya. Selain itu, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu juga mendorong pengembangan kawasan campur (mixed-use).
Kementerian PU-Pera juga tak segan berkolaborasi dengan lembaga negara lain. Contohnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsep hunian berbasis transit (TOD) kini dijajaki untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah beraktivitas.
"Konsep TOD sudah dijajaki melalui kerja sama yang telah dilakukan antara Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia untuk mengembangkan kawasan di sekitar stasiun. Itu sudah dilakukan di Tanjung Barat dan menyusul kemudian di Pondok Cina," ujar Khalawi.
