Jakarta, MERDEKANEWS - Perilaku LSM asing yang gencar berkampanye hitam untuk industri sawit di Indonesia, sudah kebablasan. Sayangnya pemerintah tak berani bertindak tegas. Terkesan kuat malah mendiamkan. Padahal sektor sawit adalah penyumbang devisa terbesar.
Demikian disampaikan ekonom muda Indef, Bhima Yudistira dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Sawit di Jakarta, Jumat (5/10/2018). "Kita tidak seperti Malaysia yang lebih ngetat mengatur NGO. Apalagi yang menyangkut komoditas strategis," papar Bhima.
Dirinya juga menyayangkan, industri sawit terkesan kuat harus berjuang sendiri untuk mempertahankan diri. Padahal, industri sawit di tanah air berhadapan dengan masalah serius yakni perang dagang (tarde war). "Ini ironi, industri sawit harus berjuang sendiri. Terkesan pemerintah diam saja, namun duit pajak atau devisa-nya mau. Ingat, industri sawit itu menghidupi jutaan rakyat Indonesia lho," paparnya.
Ya, Bhima benar. Sepanjang 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perdagangan Indonesia mencatat surplus US$11,84 miliar. Dan, eskpor sawit dan produk turunan (tidak termasuk biodiesel dan oleokimia) adalah penyumbang terbesar yakni US$22,97 miliar. Naik 26% dari nilai ekspor pada 2016. Selain itu, sektor ini menyerap sedikit 5,5 juta pekerja (perkebunan/on farm).
Pada selasa (25/9/2018), aktivis Greenpeace dari 7 negara mengajak grup musik rock Boomerang menduduki kapal dan tangki minyak sawit siap ekspor milik Multi Nabati Sulawesi, industri sawit milik Grup Wilmar di Bitung, Sulawesi Utara.
Dalam aksi ini, mereka bergelantungan di badan kapal, menuliskan Stop Deforestation Now dan membentangkan spanduk “Hentikan Minyak Sawit Kotor”. "Industri sawit harus jalan sendiri melawan kampanye hitam ini. Saya juga kritik BPDP (Badan Pengelola Dana Perkubunan) Kelapa Sawit, kenapa diam saja. Kan duit sawit ada di situ," tegas Bhima.
Masih kata Bhima, aksi LSM asing dikhawatirkan memengaruhi terhadap iklim investasi sektor sawit di tanah air. Dalam hal ini, pemerintah perlu gerak cepat dan bersikap tegas. Apalagi, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya kenaikan ekspor serta investasi. "Saat ini, bisnis sektor jasa berkembang pesat. Sedangkan sektor produksi malah turun. Ini berbahaya karena serapan tenaga kerja sektor jasa yang berbasis digital, e-commerce sangat rendah," paparnya.
Selain itu, lanjutnya, industri sawit nasional harus menghadapi perang dagang dari sejumlah negara. Uni Eropa misalnya, merekomendasikan penghapusan biofuel berbasis pangan. Perancis menerapkan pajak impor minyak sawit hingga 30%, dan Rusia membangun persepsi bahwa minyak sawit tidak baik untuk kesehatan.
"Di sini perlu lobi dan ketegasan yang lebih ekstra lagi dari pemerintah Indonesia. Lobi di sini, tentu strategi yang jitu. Kita bisa lakukan juga misalnya menerapkan hal yang sama terhadap produk mereka di sini. Persulit masuknya pesawat buatan Boeing, misalnya. Atau produk mereka lainnya," papar Bhima.
Pandangan senada disampaikan peneliti Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof Chairil Anwar Siregar. Bahwa kampanye hitam LSM asing LHK terhadap industri sawit nasional harus dilawan. "Sejak dulu saya bilang lawan. Karena, alasan mereka tidak terbukti. Apakah itu deforestasi atau industri sawit Indonesia tidak berkelanjutan, bisa dipatahkan," paparnya.
Pengamat Kehutanan IPB, Sudarsono Soedomo juga berpandangan sama. Bahwa sikap LSM asing terhadap sawit Indonesia sudah kebablasan. Sudah waktunya seluruh industri sawit serta pemerintah lebih bersatu untuk merumuskan sikap perlawanan tersebut. "Jangan dibilang sikap saya tidak ada efeknya. Saya bicara juga banyak yang gebukin. Di medsos, kampus bahkan di kementerian LHK sendiri, saya digebukin. Tapi biarlah, ada kepentingan yang lebih besar harus diselamatkan," ungkapnya.
