Jakarta, MERDEKANEWS - Jelang Idul Adha, suhu politik di Jakarta mulai panas. PDIP dan Anies Baswedan terlibat saling sindir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono secara terbuka menyindir Anies. Tidak mau kalah, Anies menyindir balik.

Saling sindir berawal saat Gembong menuding Anies membentuk tim terlalu banyak. Tim itu kata dia ujungnya adalah menghamburkan duit.

Anies langsung membalasnya. "Coba lihat dihitung berapa kali anggota DPRD keliling Indonesia," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Anies yakin tim yang dibentuk akan membantu kebijakannya di Pemprov DKI. Dia meminta warga objektif menilai hasil kerjanya dengan anggota DPRD DKI.

"Nanti dibandingin mana hasil yang lebih baik," terangnya.

Gembong sebelumnya meragukan efektivitas tim yang dibentuk Anies Baswedan. PDIP menilai pembentukan tim hanya memboroskan anggaran.

"Itu penghamburan duit rakyat sudah pasti. Tidak cerdas dalam memanfaatkan alokasi anggaran," kata Gembong Warsono saat dihubungi terpisah.

Gembong mengatakan sebaiknya Anies menyerahkan permasalah di DKI pada dinas yang bersangkutan. Dia memberi contoh pembentukan Tim Pertimbangan Monas yang tumpang tindih fungsinya dengan Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas.

"UPT Monas kurang tenaga bisa ditambahin kan? Itu saja kan, memaksimalkan organisasi yang sudah ada," terang Gembong.

Gembong juga mengkritisi adanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dinilai bisa mengatasi masalah yang ada di Jakarta. Dia meminta Anies tidak menghamburkan uang rakyat.

"Kenapa mesti bikin organisasi baru lagi yang ujungnya hanya satu, menghamburkan duit rakyat?" sebut Anies.

Beberapa tim yang dibentuk Anies adalah Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, dan Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

Selanjutnya ada Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, Tim Pelaksanaan Program OK Otrip, Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018.