Jakarta, MERDEKANEWS - Poin Nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat pangan serta berkembangnya ekonomi kerakyatan di era pemerintahan Joko Widodo, terkesan sempoyongan.

Lantaran belum semua kementerian mampu merealisasikannya, termasuk sektor pertanian dan BUMN masih dalam sorotan. Sejauh ini, kapasitas sektor pertanian terkesan kurang greget, bahkan menjauh dari cita-cita swasembada pangan.

Di sisi lain, holdingisasi dan ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang gencar digarap Kementerian BUMN berdampak negatif terhadap pelaku industri secara umum, khususnya swasta dan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus menilai, salah satu ketidakoptimalan sektor pertanian dalam meraih kedaulatan dan kemandirian pangan, terlihat dari perdagangan internasional Indonesia yang masih berdarah-darah.

Menurut dia, tampak ada dominasi struktur impor barang konsumsi yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. "Dominasi struktur impor barang konsumsi semakin besar, sekarang 9 persen. Ini indikasi bahwa pertumbuhan industri lain mengambil keuntungan dari market negara kita,” kata Heri kepada wartawan, Kamis (2/8/2018).

Heri mengingatkan, sangat penting bagi Presiden Jokowi untuk memperbaiki sisi kelembagaan di sektor ekonomi, jika serius memimpin lagi di periode ke depan. Sebab, sejauh ini terlihat antar-kementerian tidak solid, khususnya terkait data yang tak seragam dengan kebutuhan yang ada.

Salah satunya, Heri menilai Kementerian Pertanian acapkali berbeda data dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Alhasi, perbedaan ini berdampak kepada tata niaga dan menjadi kesempatan bagi segelintir pihak. "Pemerintah mengklaim produksinya cukup dan cukup untuk beberapa komoditas. Sementara di pasar harganya mahal. Ini kan sangat anomali,” ujar akademisi IPB ini.

Heri juga menyoroti tata kelola sektor industri yang belum optimal. Padahal, sektor ini sangat berperan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Sayangnya, Kementerian BUMN dinilai kurang mendukung sektor ini.

“Sangat sulit di atas 5 persen. Ini harus kembali lagi kita mesti melakukan reindustrialisasi. Kembangkan industri yang kita potensinya. Pertama industri agro, industri mining,” jelas Heri.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyoroti masih seringnya terjadi perbedaan data pangan. Apabila masing-masing lembaga mengandalkan proyeksi sendiri tanpa menggunakan data pembanding, maka lahirlah kebijakaan hanya berdasarkan asumsi tanpa mencermati perkembangan di lapangan. "Jangankan data beras, data sawah saja mana yang sudah habis. Sawah kita berapa hektar sih. Mana yang sudah jadi perumahan, pasti enggak tahu,” kata Uchok.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin mengambil contoh persediaan telur dan daging ayam yang sempat bikin heboh karena harganya menjulang. Perlu dipastikan kepada kementerian pertanian terkait data telur dan daging ayam ini. "Kita harus minta data dari Kementerian Pertanian apakah memang jumlah telur sama ayam itu cukup atau kurang,” kata Andi.

Menurut dia, kalau jumlahnya cukup dibandingkan dengan tingkat konsumsi yang ada di masyarakat berarti ada permainan di tingkat distributor. Ke depan, Kementan dan Kemendag serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perlu meningkatkan kerja sama dalam menangani masalah kenaikan harga khususnya sektor pangan.

Lantaran semua itu menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Yang menjadi roh dari Nawacita yang selalu diagungkan Presiden Jokowi.