Jakarta, MERDEKANEWS - Pemerintah Indonesia kembali bertekuk lutut kepada Freeport dengan memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia. Artinya, industri tambang asal Amrik ini boleh beroperasi dan berproduksi hingga 31 Juli 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot di Jakarta, Rabu (4/7/2018), mengatakan, perpanjangan IUPK operasi dilakukan dengan mengubah Keputusan Menteri ESDM Nomor 413 Tahun 2017 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1872 Tahun 2018. Seharusnya, IUPK Freeport habis pada 4 Juli 2018 sebelum mendapat perpanjangan izin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah Indonesia wajib mendapatkan saham minimal 51% di PT Freeport Indonesia, yang mengelola tambang emas di Papua.

Jokowi mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia hanya mendapatkan jatah saham 9,3% dari perusahaan itu. "Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen," kata Jokowi.

Jokowi, yang pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, mengatakan negosiasi mengenai bagian saham pemerintah itu sangat alot. "Sangat alot pembahasannya, tetapi walaupun alot yang penting jangan kalah," katanya.

Ia menambahkan bahwa pada Agustus 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Johan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah berbicara mengenai pembagian saham. "Detail 51 persen sahamnya itu masih dinegosiasikan lagi antara pemerintah dan Freeport," ujarnya.

Yang terbaru, Menteri ESDM Ignasius Jonan bertemu dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson pada Senin (25/6/2018). Dalam pertemuan yang dibungkus makan siang itu, keduanya bicara soal tambang emas dan tembaga Grasberg di Papua.

Dikutip dari Reuters Jumat (29/6/2018), Jonan menyatakan bahwa Freeport butuh kebebasan untuk mengoperasikan tambang dengan cara yang tepat dalam waktu dekat. Namun, pemerintah bersikeras untuk bersuara. "Kami setuju bahwa dalam hal operasi Freeport harus bertanggung jawab saat ini. Jujur saja, kami tidak punya keahlian untuk ini," kata Jonan.