Bandung, MERDEKANEWS - Sepanjang 2017, penerimaan Pemprov Jawa Barat mencapai Rp32,16 triliun. Di atas target Rp31,37 triliun atau setara 102,53%.

Atas capaian ini, pejabat Gubernur Jabar, Mochamad Iriawan merasa percaya diri alias pede, saat memberikan laporan dalam rapat paripurna DPRD Jabar tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017 di Gedung DPRD Jabar, Selasa (03/07/2018).

Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule itu memaparkan, penerimaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp18,08 triliun, Atau 105,61% dari target Rp17,72 triliun. "PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, semua rata-rata pencapaiannya meningkat dari yang kita tetapkan," papar Iwan Bule.

Dalam rapat dewan perdananya ini, Iwan Bule mengungkapkan, sumber lain dari pendapatan daerah 2017, berasal daro dana perimbangan yang realisasinya Rp13,98 triliun. Dana tersebut didapat dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Kemudian pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp101,38 miliar.

Iwan Bule melaporkan pertanggung jawaban belanja daerah 2017, di mana realisasinya mencapai Rp32,79 triliun. Atau 95,07% dari alokasi anggaran Rp34,49 triliun.

Ia mengatakan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Jabar merupakan salah satu kewajiban konstitusional selaku kepala daerah dan pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD. "Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan dalam rapat paripurna istimewa tentang penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah pada 28 Mei 2018, Pemprov Jabar mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-tujuh kalinya. "Keberhasilan WTP tujuh kali berturut-turut ini harus kita sukuri karena merupakan satu indikator bahwa pengelolaan keuangan kita telah dilakukan secara lebih transaparan dan akuntabel," kata Iwan Bule.

Laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRD itu, disajikan secara lengkap, rinci, akuntabel dan transparan. Iriawan meminta komitmen kuat dari Pemprov Jabar, DPRD Jabar dan seluruh komponen masyarakat agar terus menghadirkan APBD yang lebih berpihak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. "Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mewujudkan Jabar sebagai Provinsi termaju di Indonesia," kata Iwan Bule.