Jakarta, MERDEKANEWS - Pilkada serentak membawa rejeki. Dari hitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) perputaran duit saat pilkada 27 Juni 2018 mencapai Rp 25 triliun.

Dana tersebut bersumber dari pemerintah dan dana kampanye pasangan calon. Diketahui ada 171 pemilihan kepala daerah baik gubernur, walikota dan bupati.

Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan uang yang digelontorkan pemerintah dalam penyelenggaraan kontestasi politik bisa mencapai Rp 20 triliun untuk pagelaran pilkada di 171 daerah. Peruntukannya adalah untuk mencetak kertas suara, biaya logistik, honor petugas, biaya untuk masyarakat  yang terlibat pemungutan suara, dan biaya lainnya.

"Jadi itu resmi daripada pemerintah yang Rp 20 triliun itu," ujar Sarman.

Selanjutnya, sebanyak Rp 5 triliun berasal dari kegiatan kampanye. Dia mengasumsikan jumlah tersebut salah satunya dari pengeluaran para calon kepala daerah di 17 provinsi. Rata-ratanya Rp 75 miliar per provinsi. Sehingga dalam Pilgub kali ini, total duit yang berputar adalah sekitar Rp 1,2 triliun.

"Itu hanya yang moderat saja karena mungkin seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan jumlah penduduk dan kabupaten kota yang cukup besar kami meyakini bisa Rp 100-150 miliar," kata Sarman.

Kemudian, untuk perhelatan Pemilihan Wali Kota di 39 kota diperkirakan akan memutarkan uang sebanyak Rp 390 miliar dengan asumsi para calon di tiap kota mengeluarkan total Rp 10 miliar per kota.

Yang paling banyak, kata dia, adalah untuk Pemilihan Bupati di 115 kabupaten. Sarman menghitung sekitar Rp 2,3 triliun duit berputar dalam ajang itu. Asumsinya, para calon di setiap kabupaten menghabiskan total sekitar Rp 20 miliar.

"Biaya mereka ini biasa untuk mencetak dari pada beli flyer, spanduk, umbul-umbul, backdrop, kaus, stiker dan lainnya," ujar Sarman.

Saat kampanye, Sarman berujar para kandidat akan menyewa tenda, panggung, soundsystem, hingga menghadirkan artis. Belum lagi dengan hadirnya para pedagang di sekitar lokasi kampanye.

"Artinya, Pilkada serentak di 171 daerah itu sangat mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah," kata dia.

Pengusaha Tekor

Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyebut adanya hari libur Nasional Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018 membuat para pengusaha merugi alias tekor.

Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan dengan libur Pilkada ini para pengusaha terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membayar uang lembur pekerja.

“Kita ada kecewa, Pemilihan Umum hanya begini aja kok harus dijadikan hari libur, apalagi bulan Juni ini kita hanya kerja 10 hari, kenapa harus hari libur,” kata Frans, Rabu, 27 Juni 2018.

Menurut Frans, seharusnya pemerintah tidak menjadikan Pilkada serentak sebagai hari libur Nasional, karena pencoblosan Pilkada tidak memakan waktu lama.

“Padahal pemilu hanya kabupaten-kota, serta mencoblos itu kan bisa diatur, mencoblos tidak ada 10 menit. Padahal kalau bukan hari libur pengusaha bisa atur bersama buruh,” ujarnya.

Frans menambahkan, dengan tidak dijadikan sebagai hari libur, pengusaha akan menyediakan waktu yang cukup sehingga tidak perlu membayar biaya lembur.

“Kalau libur kita (pengusaha) bayar lembur, ini jadi dobel-dobel. Coba bayangkan terjadi pada perusahaan padat karya berapa ratus juta yang harus dibayar, ini memberatkan dunia usaha,” katanya menegaskan.

Frans pun membandingkan, pada masa Presiden Soeharto saat pelaksanaan Pilkada tidak dijadikan hari libur nasional.

“Kalau dulu pas masa Presiden Soeharto, pemilu itu bukan hari libur, karyawan bisa mengambil formulir dari kelurahan pindah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dekat pabrik sehingga tetap bisa nyoblos, tapi sekarang kenapa harus libur,” tuturnya.