Jakarta, MERDEKANEWS -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tidak ada kebijakan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi.

“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” kata Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis kemarin.

Menurut Dedi, syarat keluarga berencana (KB) merupakan sebuah anjuran, terlebih kepada calon penerima bansos yang telah memiliki banyak anak.

Namun, Dedi seperti dilansir dari antaranews, tidak menampik bahwa KB utamanya dianjurkan kepada laki-laki.

“Bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana; dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja, ‘kan, ada yang lain, ada pengaman,” katanya.

Sebelumnya, di Bandung, Senin (28/04), Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bansos dari provinsi.

Dedi menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.