Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2) pukul 10.00 WIB.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Minggu, memastikan Presiden Prabowo yang akan mengumumkan dan meresmikan berdirinya BPI Danantara.

"Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," kata Yusuf Permana.

Dia melanjutkan peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis negara. "Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif," kata Yusuf.

Presiden Prabowo pertama mengumumkan rencananya meluncurkan Danantara saat berbicara dalam World Governments Summit pada 14 Februari 2025 dan menyebut Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350). Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

Dana-dana yang dikelola Danantara, Presiden mengatakan akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Sementara itu, Presiden saat menghadiri acara partainya pada 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan dana Danantara.

"Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.