Jakarta, MERDEKANEWS - Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, belum mau banyak buka suara, termasuk merincikan tambahan kuota premium, setelah mendapat tugas di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Intinya puasa bicara gitu deh.
Nicke mengklaim, kuota premium datangnya dari pihak BPH Migas. Dengan begitu, belum dapat ditentukan berapa jumlahnya. “Dengan BPH Migas (kuotanya) kami sedang (koordinasi), karena itu kan kuota datangnya dari bph migas jadi kami koordinasi,” kata Nicke di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat malam (11/5/2018).
Dia mengklaim, dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi lagi dengan BPH Migas. Tujuannya untuk mempersiapkan bila Perppres Nomor 191 Tahun 2014 terkait Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berlaku. “Rabu juga kami akan koordinasi untuk menyiapkan itu. Nanti revisi perpres 191 itu keluar kami sudah harus siap,” ujar Nicke.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar memastikan, pemerintah akan memenuhi pasokan BBM jenis premiun di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Bapak Presiden instruksikan dalam rapat kabinet terbatas untuk menjaga ketersediaan Premium di seluruh wilayah RI,” kata Arcandra.
Pemerintah, kata dia, akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nokor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Arcandra, apabila aturan direvisi, pasokan BBM jenis premium terpenuhi di seluruh Indonesia.
Sebab, dalam Perpres itu diatur soal pendistribusian Premium hanya diwajibkan di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Artinya, Premium bukan BBM penugasan untuk wilayah Jamali. “Kalau ada peraturan, baik itu permen atau perpres yang diperlukan untuk melaksanakan ini, maka ini akan segera diterbitkan aturannya atau direvisi aturannya,” ujar dia.
Dia menambahkan, selain Perpres, Permen atau Peraturan Menteri soal distribusi Premium juga akan direvisi. “Yang sudah akan berjalan, ini menunggu tanda tangan bapak presiden adalah perpres yang akan direvisi. Ini perpres yang akan secepatnya di tanda tangan bapak presiden,” kata Arcandra.
(Setyaki Purnomo)