Jakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan sertifikasi pekerja konstruksi tingkat terampil yang diikuti sebanyak 3.896 peserta.
Pekerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi adalah tukang, mandor, drafter, surveyor, pelaksana dan pengawas yang bekerja pada proyek-proyek infrastruktur di Jakarta dan Jawa Barat seperti proyek Tol Cikampek II Elevated, Tol Cisumdawu, dan Bendungan Karian.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin saat membuka acara sertifikasi mengatakan seluruh pekerja konstruksi Indonesia harus mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi, agar terjamin kualitas pekerjaannya dan disiplin mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Pekerja konstruksi tidak boleh bekerja karena kebiasaan, tapi harus sesuai kaidah keilmuan dan tentunya taat SOP. Dengan begitu resiko terjadi kecelakaan kerja konstruksi atau kegagalan bangunan bisa diminimalisir,” katanya di Kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah Jakarta, Senin (7/5/2018),
Proses uji kompetensi konstruksi terampil, dilakukan langsung di lokasi proyek di 101 lokasi proyek selama 3 hari (7-9 Mei 2018) dan dilakukan dengan metode pengamatan, serta wawancara di lapangan oleh Tim Asesor Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Banten, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Barat.
“Kita ingin tenaga kerja Indonesia semuanya terampil dan bersertifikat. Kita berupaya agar di tahun 2019 mendatang minimal 3 juta tenaga kerja yang bekerja dibidang konstruksi sudah memiliki sertifikat,” ujarnya.
“Hingga akhir tahun 2017 dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang bersertifikat baru sekitar 700.000 orang sehingga diperlukan upaya percepatan,” tambahnya.
Selain sertifikasi, juga diselenggarakan pelatihan Bimtek Keahlian Konstruksi yang diikuti oleh 686 orang peserta dari Kementerian PUPR maupun perusahaan konstruksi. Bimtek dengan materi 4 bidang keahlian konstruksi yaitu, Manajemen Konstruksi (MK), Administrasi Kontrak (AK), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta Beton Pracetak Prategang Jalan Layang/Elevated.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengatakan Bimtek merupakan bagian pengembangan kompetensi PNS Kementerian PUPR.
Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Yaya Supriatna, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Sumito, serta Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Iwan Zarkarsi.
