Jakarta, MERDEKANEWS - Di tahun politik, pemerintahan Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan menjadi di bawah 10% alias satu digit. Mudah-mudahan untuk kampanye.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos), Askolani bilang, target angka kemiskinan satu digit itu, seiring dengan langkah pemerintah menaikkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta (2017) menjadi 10 juta pada 2018. Pada 2017, jumlah orang miskin mencapai 27,77 juta jiwa, atau 10,12%.

“Tahun 2018 dengan target tetap 10 juta namun direncanakan indeks bantuan sosial akan dinaikkan hingga 100%. Berdasarkan hasil kajian dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial bahwa dampak kenaikkan indeks ini sangat signifikan memgurangi kemiskinan,” ujar Askolani di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Aslokani bilang, sebagai program bantuan sosial bersyarat, maka program PKH berbeda dengan program jaman sebelumnya yang bersifat caritatif, atau yang sering disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Di mana, BLT diserahkan setiap ada kenaikan harga BBM bantuan sosial untuk menahan daya beli masyarakat agar mereka tidak terpuruk ke jurang kemiskinan.

Bantuan sosial (Bansos) bersyarat ini adalah komitmen sebagai upaya untuk memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anak. Bansos juga mendorong mereka untuk meraih prestasi setinggi-tingginya termasuk di bidang pendidikan. Saat ini, tercatat lebih dari 700 anak diterima di perguruan tinggi dengan program bidik misi.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengungkapan, Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan untuk meningkatkan target PKH secara progresif mulai 2014 yang hanya 2,5 juta penerima manfaat, hingga mencapai 10 juta pada 2018. "Keberhasilan ini tak lepas dari peran para bupati dan wali kota serta para kepala dinas sosial se-Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan PKH,” ungkap Harry.