Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Prabowo Subianto menyinggung vonis rendah yang diberikan hakim kepada terdakwa kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

Prabowo menyampaikan hal itu dalam pengarahan di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

Prabowo meminta para hakim memberi hukuman yang setimpal, terlebih dalam kasus korupsi. "Bila sudah jelas melnggar dan kerugian negara mencapai trilunan rupiah, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis tingan. Nanti dibilang Prabowo tidak tau hukum," katanya.

Prabowo mengatakan rakyat mengerti persoalan ini. Ketika ada korupsi ratusan triliun rupiah dengan vonis ringan pun, rakyat mencurigai koruptor itu dipenjara dengan fasilitas AC hingga lemari es.

"Tolong menteri permasyarakatan, jaksa agung naik banding. Vonisnya ya 50 tahun kira-kira," kata Prabowo.

Prabowo meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau fasilitas lembaga pemasyarakatan (lapas). "Tahanan korupsi tidak perlu diperlakukan istimewa," katanya.

"Kita semua mari kita kembali ke jati diri kita 17 agustus 1945, cita-cita pendiri (bangsa) kita," imbuhnya.

Meskipun tidak menjabarkan lebih lanjut kasus mana yang dimaksud, diduga pernyataan Prabowo merujuk pada kasus korupsi terdakwa Harvey Moeis, yang divonis 6,5 tahun penjara atas kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga 300 triliun rupiah.