Yogyakarta, MERDEKANEWS - Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan sinergitas dan harmonisasi kebijakan antardaerah.

"Sinergitas antardaerah sendiri, diperlukan guna memperkuat efektivitas pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat," kata Sultan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kawasan Jawa 2018 di Yogyakarta, Kamis (26/4/2018).

Upaya sinergi itu, menurut Raja Jawa ini, juga diperlukan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Khususnya bandara baru di Kulonprogo, dalam upaya mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi antardaerah.

Bahkan, sinergi atau koordinasi antardaerah tidak hanya akan menekan laju inflasi di daerah, tetapi berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil. "Rakorwil ini mutlak memerlukan kerja sama antardaerah melalui kebijakan pengendalian tingkat harga-harga pada kelompok volatile food dan administered prices," kata Sultan.

Menurut Sultan, kunci sukses pengelolaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua hal tersebut, menurut Sultan, perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sehingga perlu ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat maupun daerah. "Inflasi di Indonesia, memiliki karakteristik sering dipicu faktor kejutan (shocks). Biasanya berupa gangguan produksi karena bencana alam, seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan," ungkapnya.

Selain faktor alam yang memengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan, sering kali shocks juga berupa kebijakan kenaikan tarif yang berdampak pada inflasi kelompok komoditas. Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak cukup hanya dapat direspons oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas Bank Indonesia. Untuk menurunkan inflasi pada level rendah dan stabil, perlu dukungan pemerintah yang memiliki kewenangan mengatasi gangguan oleh shocks dari sisi penawaran (supply side).

Kepala Departemen Regional II Jawa Bank Indonesia (BI), Dwi Pranoto mengatakan, upaya pengendalian inflasi di kawasan Jawa tahun 2018 menghadapi beragam tantangan, baik faktor domestik maupun internasional.

Dengan target di kisaran 3,5% dan 1%, kata dia, TPID se-Jawa dituntut untuk mengembangkan strategi pengendalian inflasi yang inovatif dan koordinatif. "Hal ini agar stabilitas harga pangan dan komoditas strategis lainnya bisa terjaga. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama TPID se-Jawa melalui Program Tematik Pengendalian Inflasi tahun 2018. Kerja sama dan sinergi antar daerah pun telah menjadi salah satu dari lima pilar strategi pengendalian inflasi di Jawa," kata Dwi.