xJakarta, MERDEKANEWS --- Pemerintah sebagai regulator mendukung penuh pelaksanaan ASEAN Single Aviation Market (ASEAN SAM) dan akan memberikan kemudahan-kemudahan para pelaku bisnis industri penerbangan untuk menembus pasar ASEAN.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Agus Santoso dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia tentang “Peluang dan Tantangan Industri Penerbangan Indonesia di Era ASEAN SAM: The Seamless ASEAN Skies” di Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Agus memaparkan, pertumbuhan jumlah penumpang penerbangan mencapai 10-15 persen per tahun. Kondisi ini selaras dengan target pemerintah yakni mencapai 20 juta wisatawan asing pada 2019.
“Kami akan mendukung terus pertumbuhan di sektor pariwisata ini dengan mendorong dan memfasilitasi pembukaan bandara untuk rute-rute internasional,” papar Agus.
Untuk terciptanya persaingan yang sehat, Agus mengatakan bahwa pemerintah akan menggalakkan kerja sama antar negara dengan tetap memperhatikan kondisi dalam negeri.
Profesor Wihana Kirana Jaya, Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menambahkan, maskapai domestik Indonesia perlu meningkatkan kerja sama di antara mereka dalam menyosong era ASEAN SAM. Sebab, Indonesia memiliki potensi pasar paling besar di antara negara-negara ASEAN. Apabila maskapai domestik lebih menonjolkan kompetisi, terutama dalam hal persaingan harga, maka secara kolektif hal itu akan mengganggu kinerja industri penerbangan nasional.
“Pasar Indonesia bersifat oligopoli. Kemungkinannya ada dua, price war atau price collusion. Itu sebabnya kita perlu kerja sama untuk cost sharing agar dapat menurunkan harga secara bersama,” ujar Wihana.
Pembicara lain dalam diskusi ini, CEO AirAsia Indonesia, Dendy Kurniawan menyampaikan soal pemahaman bersama tentang harmonisasi peraturan dalam penerapan ASEAN SAM oleh negara-negara di kawasan. Menurut Dendy, industri penerbangan memiliki isu menyangkut sertifikasi penerbangan, kualitas SDM, serta lisensi teknisi penerbangan.
“Selain itu, bagi Indonesia sangat dibutuhkan penambahan slot penerbangan yang saat ini dirasakan masih kurang,” paparnya.
Ia menambahkan, pemahaman bersama ini diperlukan untuk mendorong standardisasi dalam aspek keselamatan, regulasi teknis, transfer teknologi, dan peningkatan efisiensi operasional penerbangan.
Terkait dengan isu kepemilikan asing yang tidak terlepas dari pemahaman dan pengimplementasian ASEAN SAM, Dendy mengharapkan adanya kelonggaran dari pemerintah, tak hanya dari pemerintah Indonesia, melainkan juga pemerintah negara ASEAN lainnya karena perusahaan maskapai membutuhkan modal untuk berkembang.
Menurut Dendy, penting bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk memanfaatkan ASEAN SAM karena memiliki berbagai dampak yang signifikan, antara lain bagi sektor pariwisata yang tengah gencar didorong oleh pemerintah Indonesia.
“Pengimplementasian ASEAN SAM ini juga penting untuk meningkatkan daya tawar ASEAN dengan negara-negara ekonomi dunia, seperti Tiongkok, India, Amerika, atau negara-negara Eropa,” ujarnya.
Dendy berharap, ke depannya Indonesia dapat menjadi driver bagi ASEAN SAM karena Indonesia memiliki banyak sekali destinasi wisata yang sangat potensial.
Dalam acara yang sama, Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait menambahkan bahwa industri penerbangan sebagai bagian dari agent of development, saat ini membutuhkan pemahaman dan pandangan yang sama terkait dengan regulasi, kemudahan dalam berbisnis, dan pengimplementasian ASEAN SAM tersebut.
Sejalan dengan pandangan soal implementasi ASEAN SAM tersebut, Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi menegaskan bahwa penerbangan adalah pihak yang paling didukung Angkasa Pura 1 yang saat ini sedang menyiapkan digitalisasi bandara.
“Kami sedang menyiapkan pengembangan bandara untuk mendukung permintaan masyarakat, termasuk maskapai,” ujarnya.
