Jakarta, MERDEKANEWS - Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menggelar Workshop Nasional Grand Design Net-Zero Emission Vehicle pada RPJMN 2025-2029: Menjumput Peluang Ekonomi Hijau Mitigasi Emisi Kendaraan di Hotel Aryaduta Jakarta jumat 8 November 2024

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan terkait kebijakan dan pengembangan teknologi kendaraan berbasis net-zero emission, serta peluang ekonomi hijau yang dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung transformasi industri otomotif Indonesia menuju keberlanjutan.

Ahmad Safrudin selaku penyelenggara workshop menyampaikan, adanya ketertinggalan mitigasi GRK kendaraan bermotor di Indonesia. Ketertinggalan tersebut antara lain pertama standard Carbon kendaraan tidak diatur, padahal standard ini akan menjadi acuan bagi produsen kendaraan bermotor dalam memproduksi dan memasarkan kendaraannya di Indoensia; 

kedua kata Ahmad, agenda mitigasi GRK kendaraan bermotor dengan elektrifikasi tertunda, misalnya adopsi bus listrik di Jakarta yang seharusnya sudah mencapai 2700 unit pada 2024 ini, baru terealisasi 100 unit, apalagi kota-kota lain seperti Denpasar, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, dll yang sama sekali tidak ada perkembangan terkait elektrifikasi angkutan umumya karena terbentur pendanaan; 

Ketiga lanjut Ahmad, BBM berkualitas rendah (seperti High Sulfur Fuel) dengan faktor emisi Carbon tinggi masih diedarkan, misalnya Pertalite 90, BBM dengan kadar belerang di atas 200 ppm tersebut memiliki factor emisi yang tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada kendaraan berstandard Euro4/IV, demikian juga BioSolar dan DEXlite. 

“Guna mengejar ketertinggalan mitigasi emisi Carbon kendaraan bermotor, maka RPJMN 2025-2029 harus berdasar grand design dengan amanat penerapan strategi trisula: pertama pelaksaan mitigas GRK untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim; kedua, membangun industri national manufacturing yang mampu menyediaan produk kendaraan bermotor dengan teknologi net-ZEV untuk memitigasi GRK secara efektif; ketiga, menciptakan competitive advantage of nat’l auto-industry atas berkah sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai raw material industri Net Zero Emission Vehicle (net-ZEV) secara global dan kepemilikan prototype Battery Electric Vehicle (BEV) atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Battery (KBLBB) karya anak bangsa”.jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah M Rachmat Kaimuddin mengatakan, net-ZEV adalah kendaraan dengan level emisi yang mendukung terwujudnya Vehicle Carbon Neutral. Yaitu situasi terjadinya keseimbangan antara terjadinya emisi Carbon yang dikeluarkan kendaraan bermotor kita dengan kemampuan kita dalam memitigasinya,  

Ia menjelaskan bahwa kini sedang proses adjustment RPJMN 2025-2029 dengan visi Presiden, termasuk dalam konteks adopsi net-ZEV ini dalam agenda pembangunan 5 tahun ke depan. 

"Agenda net-ZEV harus mampu menjadi persemaian pembangunan industri otomotif nasional dengan fokus memproduksi kendaraan beremisi nol bersih.  Dengan demikian mitigasi emisi kendaraan bermotor juga memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi nasional" jelasnya,

Sementara M Ilhamsyah dari Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pengelolaan Komoditas Hilir Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyampaikan, dalam rangka menjalankan kebijakan untuk memenuhi target penurunan emisi pada NDC 2030 maupun pada masa transisi energi menuju NZE 2060, pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM baik bensin maupun solar dengan menekan factor emisi Carbon pada BBM kita, termasuk Low Sulfur Fuel sehingga diharapkan akan menekan emisi Carbon Kendaraan pada masa transisi energi tsb. 

"Untuk follow up, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memimpin koordinasi ini. Hal ini sesuai dengan kebutuhan industry otomotif dalam peningkatan kinerja kendaraan dalam menekan emisi kendaraan bermotor, terutama agar dapat diintegrasikan pada pelaksanaan pembangungan 5 tahun ke depan: jelasnya.

Riska Bayu Putra, Penelaah Teknis Kebijakan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan, menegaskan, Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah Carbon dengan mengutamakan penurunan emisi yang mencakup pengembangan mass public transport berbasis KBLBB, peningkatan fasilitas uji tipe yang mendukung terlaksananya kebijakan net-ZEV. 

"Tentu saja, peta jalan ini akan diintegrasikan dengan agendan pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan” katanya,