Way Kanan, MERDEKANEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memberi perhatian atas konflik lahan sawit plasma di Bumiagung, Way Kanan, Lampung. Saat ini, petani dan buruh tani resah.

Mewakili ribuan petani, Pengurus KUD Sumber Pangan, Wonoharjo, Bumiagung melayangkan surat resmi kepada Presiden Jokowi. Mereka berharap Jokowi turun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi secara langsung dari petani.

Dalam surat bernomor 035/KUD-SP/IV/2018 yang dilayangkan ke Sekretariat Negara (Setneg) pada 12 April 2018, pengurus KUD Sumber Pangan meminta Jokowi memperhatikan aspirasi 7.267 anggota petani plasma sawit yang selama ini menggarap 11 ribu hektar plasma sawit, bekerja sama dengan PT Palm Lampung Persada (PLP). Di mana, lokasi perkebunannya tersebar di 27 desa, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

“Dua puluh ribu masyarakat tergantung nasibnya pada lahan plasma sawit yang kini bersengketa dengan pihak Nataragung. Kami minta Presiden Jokowi menindaklanjuti jeritan hati rakyat  di Way Kanan,” ujar Ketua KUD Sumber Pangan, Wilson di Bandar Lampung, Senin (23/4/2018).

Sekedar mengingatkan, kisruh lahan plasma sawit antara warga 27 desa di Way Kanan bersama PT PLP versus Nataragung yang mewakili keluarga salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, telah memasuki babak baru.

Pengadilan Negeri (PN) Blambangan Umpu, Way Kanan, Lampung menggelar sidang gugatan atas putusan sita eksekusi Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (19/4/2018). “Kami punya novum (bukti baru) untuk menggugat putusan MA yang memenangkan pihak Nataragung yang mewakili keluarga RR. Ada hasil pengukuran lahan yang dilaksanakan oleh PT PLP bersama BPN Way Kanan, pihak Nataragung dan KUD Sumber Pangan. Ini yang kita ajukan di PK,” beber Wilson yang didampingi juga oleh Kepala Kampung Giriharjo, Aria Gusmoro selaku perwakilan warga Bumiagung.

Masih kata Wilson, RR sendiri tidak tahu duduk masalah yang sebenarnya terkait konflik lahan plasma sawit di Bumiagung ini.“Kami menduga, pihak RR tidak tahu jika lahan yang akan dieksekusi bergeser  ke lahan plasma rakyat yang bekerjasama dengan PT PLP. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang langsung disampaikan pihak keluarga RR terkait konflik ini. Baru orang-orang yang mengaku perwakilan keluarga saja yang datang,” lanjut Wilson.

Pelaksanaan eksekusi sita di lapangan, ujar Wilson, tidak sesuai. Dimana eksekusi sita seharusnya dilakukan di lokasi tanah keluarga besar Nataragung, Tanjung Dalom dan bukan di lokasi tanah rakyat milik petani plasma sawit dan pabrik PT PLP di Bumiagung.

“Kami mengundang Presiden Jokowi untuk hadir melihat dan bertemu langsung dengan masyarakat di Way Kanan, sehingga bisa diketahui pasti apakah rakyat disini sejahtera atau malah tengah menghadapi kesengsaraan akibat terancamnya mata pencarian mereka yang sudah puluhan tahun bergantung pada lahan plasma sawit ini. Konflik ini berpotensi menjadi konflik Mesuji jilid 2 jika tak segera diselesaikan,” ujar Wilson.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Way Kanan, Agus Nowo. Dia berharap, kasus ini tidak ditangani dengan hukum rimba. “Pihak Nataragung yang mewakili keluarga RR harus juga memperhatikan aspek lain seperti hukum agama dan adat. Kami harap beliau turun langsung melihat," papar Agus.

Untuk diketahui, surat dari KUD Sumber Pangan ini sendiri sudah diterima pihak Setneg pada 17 April 2018. Rencananya, pengurus KUD Sumber Pangan akan menanyakan respons surat pengaduan kepada Presiden Jokowi itu, saat pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di MA.