Kata Mahfuz Sidik
Lebih Baik Ganti Presiden PKS Ketimbang Koar-koar Ganti Jokowi
Lebih Baik Ganti Presiden PKS Ketimbang Koar-koar Ganti Jokowi
Presiden PKS Sohibul Iman dan Prabowo di milad PKS.

Jakarta, MerdekaNews - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik meragukan keseriusan partainya untuk mengalahkan Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Menurutnya, lebih baik mengganti presiden PKS terlebih dahulu ketimbang berkoar-koar mau mengalahkan calon presiden (capres) petahanan yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.

Mahfuz mengatakan, memang PKS lantang bersuara menolak capres tunggal di Pilpres 2019. Bahkan, partai di bawah pimpinan Sohibul Iman itu juga getol menyuarakan pentingnya membangun koalisi untuk mengusung calon presiden-calon wakil presiden penantang Jokowi.

Belakangan, PKS jug getol mengusung tagar #2019GantiPresiden. “PKS juga sering mengaku punya sembilan bakal nama capres ataupun cawapres,” ujar Mahfuz melalui pesan singkat, Sabtu (21/4).

Namun, Mahfuz justru menyangsikan keseriusan PKS untuk mengalahkan Jokowi. “Tapi menyaksikan apa yang terjadi di PKS, saya menjadi tidak yakin kalau PKS benar-benar mau ganti presiden,” sambungnya.

Legislator PKS yang akrab disapa dengan panggilan Ustaz Mahfuz itu lantas menyodorkan argumennya. Pertama, PKS justru melarang kader-kadernya yang potensial menjadi capres ataupun cawapres untuk melakukan sosialisasi dan membentuk tim pendukung. “Alasannya karena bukan tradisi PKS,” sebutnya.

Belakangan, kata Mahfuz, elite PKS justru malah membuat komentar bernada meragukan soal #2019GantiPresiden. “Ada yang berandai-andai kalau pimpinan PKS membuat keputusan mendukung Jokowi capres, maka kader akan taat,” tutur Mahfuz tanpa menyebut nama elite PKS yang membuat pernyataan itu.

Yang juga membuat Mahfuz bertanya-tanya adalah adanya elite PKS yang sesumbar mau menambah perolehan suara di Pemilu 2019, tapi mengaku kekurangan logistik. Karena itu Mahfuz menegaskan, lebih penting bagi PKS untuk mengganti presiden partai.

(JPNN)
Putusan MK Soal Kritik Tak Bisa Dijerat Pidana Dinilai Merawat Substansi Demokrasi
Putusan MK Soal Kritik Tak Bisa Dijerat Pidana Dinilai Merawat Substansi Demokrasi
Ditjen Hubdat-Koperasi Teken PKS Penggunaan Area UMKM di Terminal Leuwipanjang
Ditjen Hubdat-Koperasi Teken PKS Penggunaan Area UMKM di Terminal Leuwipanjang
BPDPKS Dukung Hilirisasi Industri Sawit untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat
BPDPKS Dukung Hilirisasi Industri Sawit untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat
Putusan MK Nggak Ngaruh, PKS Tetap Ogah Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024
Putusan MK Nggak Ngaruh, PKS Tetap Ogah Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024
Airlangga Sebut Pendamping Ridwan Kamil Berinisial S, Tapi Bukan dari PKS!
Airlangga Sebut Pendamping Ridwan Kamil Berinisial S, Tapi Bukan dari PKS!