Jakarta, MERDEKANEWS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, dan inklusivitas namun tetap hati-hati dan waspada dalam menghadapi dinamika global dan nasional. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan bahwa RAPBN 2025 mencerminkan masa transisi yang baik dan merupakan suatu proses yang perlu dihargai. 

“APBN 2025 bukan sekadar angka, tapi menggambarkan transisi yang baik dan tetap menjaga prinsip fiscal prudence” ungkap Wamenkeu dalam acara Media Gathering, Rabu (25/09), di Anyer, Serang Banten. 

Defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 2,53 persen dari PDB menggambarkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga APBN yang sehat di masa transisi.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan berbagai program prioritas untuk mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan renovasi sekolah dan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. 

Wamenkeu menilai, APBN 2025 akan menjadi instrumen negara dan sumber pendanaan penting yang bermanfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung Indonesia maju dan pembangunan berkelanjutan.

“Bagaimana kita mencari solusi jangka panjang melalui program-program unggulan dari pemerintahan baru untuk menghadapi tantangan ke depan,” tukasnya.