Jakarta, MERDEKANEWS -- Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, urusan pilkada merupakan ranah partai politik, bukan urusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan terkait tudingan ‘Mulyono dan geng’ dalang Anies Baswedan gagal diusung PDIP Jabar.

“Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik,” ujar Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan, Jumat (30/08).

Ari menegaskan keputusan pencalonan seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai, kata Ari, memiliki kedaulatan untuk memutuskannya.

“Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, menuding dalang Anies Baswedan tidak diusung PDIP di Pilgub Jabar karena ‘Mulyono dan geng’.

“Pak Anies dari kemarin kami tawari sampai mengerucut sore hari tadi. Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung PDIP. (Siapa Pak?) Ya, Mulyono dan geng. Ya, tulis aja Mulyono,” kata Ono dilansir detikJabar, Jumat (30/08).

“Kita tahu Pak Anies orang asli Kuningan, Jawa Barat dan punya track record bagus untuk membangun Jakarta. Jadi saya yakin bisa jadi sosok untuk membangun Jawa Barat. Tapi kekuatan besar itu membuat pak Anies tidak jadi diusung PDIP,” ujarnya.