Bogor, MERDEKANEWS - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membela Direksi PT Nindya Karya yang terseret temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang korupsi korporasi pelat merah.

"Ini adalah kasus terjadi pada manajemen 2006, jadi bukan di kita sekarang. Yang sekarang, justru saya angkat topi dibanding dulu, Nindya Karya minus tidak karuan," kata Rini di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2018).

Rini menjelaskan, akan terus menjalin komunikasi terbuka kepada setiap direksi BUMN, dan menegaskan agar semua direksi mengikuti aturan hukum. "Kami dukung aturan hukum yang berjalan, agar menjadi lebih baik dan bisa transparan," demikian Rini Soemarno.

Sekedar mengingatkan, KPK pada Jumat (13/4/2018), menetapkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasta PT Tuah Sejati, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono, yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan.

Hal itu terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya, pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.