Jakarta, MERDEKANEWS - DPRD Bali menginginkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) berada di atas laut. Alasannya, dampak sosialnya lebih kecil ketimbang pembangunan di darat.

"Bapak Bupati Buleleng dan Gubernur Bali juga menginginkan di laut pembangunan bandara itu," kata Sekretaris Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adhyana di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Adhyana menjelaskan, misalnya pembangunan bandara dilakukan di darat, tentunya harus membebaskan lahan belum lagi terdapat beberapa pura termasuk mengganti lahan produktif. “Tentunya kalau di laut tidak dilakukan pembebasan lahan,” kata Adhyana.

Karena itu, kata dia, pihaknya menginginkan secepatnya dipastikan pembangunan bandara itu karena sudah ada pengkajian dan saat itu tinggal menunggu penentuan lokasi (penlok) saja.

Adhyana berharap, jangan ada lagi pernyataan-pernyataan yang memicu kkontroversi dari pejabat di tingkat pusat, terkait pembangunan Bandara Bali Utara. Karena, pernyataan tersebut membawa dampak sosial bagi masyarakat setempat.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menjelaskan, kedatangan rombongan DPRD Bali ke Kantor Kemenko Kamaritiman, tidak lain ingin memastikan pembangunan BIBU. Sejak 2004, masyarakat Bali sangat menginginkan proyek ini berjalan. “Waktu itu saya Bupati Tabanan, masyarakat menginginkan bandara itu,” kata Wiryatama

Dari hasil pertemuan dengan Staf Ahli Menko Kemaritiman, Septian Hario Seto dan Kabid Infrastruktur Pariwisata Bahari Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur, Velly Asvaliantina, menyatakan, saat ini tahap pengkajian pembangunan bandara sudah hampir selesai. “Sudah dipastikan akan dibuat bandaranya, tapi yang menjadi pertanyaannya pastinya kapan?. Kalau 10 tahun lagi sama saja bohong juga,” katanya.

“Katanya segera, tentunya makin cepat makin bagus hingga tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Sekaligus tidak mengganggu program mulianya nawacita Presiden RI karena kalau tidak terealisasikan khawatir akan memberikan citra buruk,” papar Wiryatama.

Karena itu, kata dia, ia meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan penentuan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara.

Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba mengharapkan persoalan pembangunan Bandara Bali Utara itu cepat teratasi. “Kami di daerah tunduk kepada pemerintah pusat, apapun keputusan di atas kami bisa menerima. Yang paling penting persoalan keseimbangan Bali cepat teratasi,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pembangunan bandara baru di Bali utara akan dilakukan setelah Bandara Ngurah Rai di Bali selatan, mencapai kapasitas penumpang tertinggi, alias sudah penuh.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (10/4/2018), mengatakan bahwa pertumbuhan penumpang di Bali terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya industri pariwisata nasional. "Tahun ini saja, ada 21 juta penumpang. Tambah tahun, tambah besar, bisa mencapai 30-31 juta penumpang. Ini yang harus dikelola," kata Agus.