Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Minggu (28/07) dijadwalkan mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana mengatakan, sejumlah agenda yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
Pertama, peresmian Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Kedua, peninjauan jalan tol IKN. Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan meninjau Kantor Presiden sekaligus Istana Negara.
"Serta melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat Upacara HUT RI dan Sarana serta Prasarana pendukung lainnya," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi akan didampingi oleh Menteri PUPR yang juga merupakan ketua Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Wamen ATR yang juga merupakan Wakil Ketua OIKN, Raja Juli Antoni, dan pejabat lainnya.
Namun dalam kegiatan ini, Yusuf tak menyebut Jokowi akan pindah kantor ke IKN.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga pada Sabtu kemarin, mengatakan bahwa furniture atau perabotan untuk Kantor dan Istana Presiden telah sampai di IKN. "Loose furniture untuk Kantor dan Istana Presiden sudah tiba di IKN," katanya.
Adapun Sekretariat Presiden (Setpres) sudah bergerak untuk mengisi furnitur dan peralatan kantor guna mempersiapkan Presiden Jokowi berkantor di IKN.
Pihaknya terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN. Beberapa furnitur seperti meja, lampu, kursi, dan peralatan kantor masih dalam proses pengadaan.
Diketahui, Jokowi sempat mengutarakan siap berkantor di IKN, namun hal ini masih tertunda karena menunggu kesiapan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan. "Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor," tegas Jokowi pada Jumat (19/07) lalu.
Jokowi mengatakan masih menunggu kesiapan air bersih dan listrik. Niat awal pindah pada Juli 2024 akhirnya mundur karena ketersediaan infrastruktur yang belum memadai.
Jokowi juga meminta semua pihak memahami soal pembangunan jangka panjang IKN. Proses selama tiga tahun, dia menilai sudah sangat baik.
"Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%," papar Jokowi pada Selasa (16/07) lalu.
