Balikpapan, MERDEKANEWS -- Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan kesiapan BUMN dalam memasok kebutuhan energi, baik listrik dan gas untuk kantor-kantor pemerintahan di Ibukota Negara Nusantara (IKN).

Erick juga mengecek kesiagaan perusahaan -perusahaan negara dalam memenuhi beragam fasilitas penunjang utama untuk pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang di IKN. Hal itu diungkapkan Menteri BUMN saat meninjau finalisasi berbagai fasilitas yang dibangun dan disiapkan BUMN di IKN, Kalimantan Timur, Sabtu (29/6/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Erick didampingi Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari dan beberapa Direktur Utama BUMN.

"Alhamdulillah, penugasan penting yang diberikan Presiden Jokowi kepada Kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan berbagai fasilitas penting dan utamauntuk kantor-kantor pemerintahan di IKN, hingga saat sesuai jadwal. Mulai dari Istana Presiden, rumah tapak jabatan menteri, hingga kantor kementerian koordinator 3 dan 4 sudah disuplai jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas," ujar Erick Thohir di IKN.

Ia juga menambahkan, kesiapan serupa juga diperuntukkan secara khusus untuk menyambut pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke 79 yang pertama kali di IKN.
"Dengan waktu tersisa, sekitar sebulan lebih, kunjungan ini bersama para Dirut dan Wadirut BUMN untuk memastikan semua fasilitas yang menjadi tanggung jawab kami bisa selesai tepat waktu," tambahnya.

Dalam peninjauan sehari penuh di IKN, rombongan Kementerian BUMN itu mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Training Center PSSI, Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dan Istana Presiden berikut lapangan di depan Istana yang akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus mendatang.

"Kami ingin PLN, baik melalui PLTS ataupun gardu induknya mampu memasok listik, tak hanya untuk kebutuhan daya total untuk venue upacara HUT Kemerdekaan, tapi juga memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman. Begitu pula jaringan telekomunikasi yang menjadi tanggung jawab Telkom. Bagaimana kesiapan layanan dan infrastruktur sehingga acara HUT RI yang berlangsung di IKN dan Jakarta bisa berlangsung pararel, termasuk siaran langsung melalui TV Pool dan konsep acara yang interaktif komunikasi berjalan lancar," tambahnya.

Khusus untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI, PLN siap menggunakan PLTS di IKN untuk mensuplai listrik sebanyak 10 MW dari kapasitas sebesar 50 MW, Gas Insulated Substation (GIS) 150 KV dengan kapasitas 2x60 MVA, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan 9 unit gardu hubung serta gardu distribusi.

Untuk kebutuhan daya total venue utama rangkaian upacara HUT RI sebesar 1,5 MW, PLN menjamin keandalan back up suplay berupa genset dan UPS.

Sementara itu, PT Telkom yang bertanggung jawab dalam urusan telekomunikasi telah menyiapkan jaringan Fixed Broadband (FBB) di 10 lokasi IKN dan Jakarta dengan total kapasitas backbone mencapai 200 Gbps serta 34 BTS Telkomsel untuk mobile broadband (2G, 4G, 5G) yang dapat melayani 35 ribu pelanggan dengan kehandalan prima.

Dengan konsep acara HUT RI yang bersamaan antara IKN dan Jakarta, Telkom juga berkewajiban memastikan pelaksanaan TV Pool berlangsung mulus sehingga komunikasi interaktif antara Istana Presiden IKN dan Istana Merdeka Jakarta tidak mengalami kendala.

Sedangkan keberadaan BUMN Karya ditugaskan dalam kesediaan beragam fasilitas fisik untuk Istana Presiden yang sudah mencapai 77,9% dan Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri yang terdiri dari 36 unit.

Selain itu, BUMN Karya lainnya yaitu PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. juga bertanggung jawab dalam pembangunan Gedung Sekretaris Presiden yang telah mencapai 91,12 persen, Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan (80,14%), serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (85,22%).

Direktur Utama PT Waskita Karya, Muhammad Hanugroho yang biasa disebut Oho mengaku optimis Proyek Gedung Sekretariat Presiden, Kemenko 3 dan 4 akan selesai di tahun 2024 dan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Infrastruktur di Indonesia.