Jakarta, MERDEKANEWS -Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melantik 65 orang pengurus baru Bantuan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar.

Ia ingin keberadaan Lembaga Bakumham Golkar ini diperkuat untuk mengawal sengketa Pemilu 2019.

"Tantangan di tahun politik ini sangat berat dan membutuhkan kerja besar dari bidang hukum untuk mengawal Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2019," ujar Airlangga di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/4/2018). 

Ia juga berharap agar Bakumham Golkar mampu menyediakan bantuan layanan hukum untuk membela kepentingan kader Partai dan seluruh masyarakat di Indonesia. 

"Bakumham juga untuk advokasi masyarakat yang mencari keadilan. Itu nanti masyarakat bisa menghubungi Bakumham di kantor-kantor Partai Golkar," kata Airlangga. 

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adies Kadir menjelaskan, rapat konsolidasi dalam kesempatan kali ini dihadiri oleh 33 provinsi perwakilan Bakumham. Sementara satu provinsi lainnya, Papua Barat, tidak bisa menghadiri rapat tersebut. 

"Rapat dihadiri kurang lebih 150 peserta dan telah mengeluarkan beberapa hasil rekomendasi, yang pasti teman-teman ingin mengkonsolidasikan rapat pertama ini untuk pemenangan pileg dan pilpres," kata Adies. 

Menurut Adies, ke depannya akan digelar rapat lanjutan konsolidasi Bakumham untuk fokus pada pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2019.