Jakarta, MERDEKANEWS - Kepala Policy Center Ikatan Alumni UI, Berly Martawardaya, mengingatkan pemerintah agar mengeloa duit utangan secara hati-hati. Ini duit berisiko tinggi di masa depan.

"Walaupun rasio utang terhadap PDB Indonesia masih rendah, upaya tersebut tetap harus dalam koridor kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak justru menimbulkan risiko dan beban di masa mendatang," kata Berly di Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Menurut dia, membubungnya utang BUMN dan tingginya porsi pemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) perlu menjadi perhatian khusus. Pemerintah, perlu menjelaskan meningkatnya belanja pegawai dan barang apakah sudah memberikan manfaat optimal pada perekonomian dan masyarakat.

Namun, ia memaklumi bahwa pemerintah sedang mendorong perbaikan infrastruktur dengan sebagian pembiayaan dari hutang baik luar negeri maupun dalam negeri.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menginginkan tata kelola utang dapat dibenahi guna memperkokoh dasar untuk menyokong peningkatan produktivitas ekonomi. "Buat kita untuk mengukur produktivitas utang bukanlah lewat aset, tetapi pembangunan lewat pembiayaan utang itu apakah menambah produktivitas kita atau tidak," kata Enny.

Menurut Enny, seharusnya bila tata kelola utang masih amburadul, maka kurang tepat bila menambah agresitivitas pembiayaan sehingga utang bisa bertambah tinggi. Indef telah melakukan evaluasi terkait utang pemerintah selama beberapa tahun ini. Apakah membubungnya utang bisa seiring dengan peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia.

Dia mengingatkan, pemerintah selalu mengatakan harus berutang untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, tetapi sebenarnya yang mendapatkan manfaat terbesar dari tata kelola utang antara lain adalah gaji pegawai, belanja barang, dan bunga utang itu sendiri.

Enny mengakui infrastruktur kini memang banyak dibangun, tetapi harus ditanyakan kepada sejumlah BUMN karya apakah semua infrastruktur yang mereka bangun itu berasal dari pembiayaan tata kelola utang atau mereka harus meminjam sendiri ke pihak ketiga.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengingatkan bahwa banyak pihak menyalahkan pembiayaan utang, padahal harus diingat bahwa utang itu bukanlah tujuan akhir.

Menurut Schneider Siahaan, hal yang perlu diketahui seharusnya adalah alokasi belanja untuk pembangunan negara itu untuk apa targetnya, serta kemudian mekanisme pembiayaannya itu seperti apa. Schneider memaparkan, belanja yang dilakukan pemerintah itu untuk katalisator guna mempercepat pertumbuhan perekonomian, serta mendorong sektor swasta sebagai pendorong utamanya. [tar]