Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan inovasi digital.
Berpedoman pada hal tersebut, Kementerian PANRB menggelar Town Hall Meeting untuk memperkuat komitmen terhadap transformasi digital sebagai kunci utama dalam meningkatkan kinerja pegawai dan memperkuat budaya kerja di internal Kementerian PANRB.
"Acara Town Hall Meeting kali ini menjadi momentum untuk menyatukan visi dan misi, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja," ujar menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Town Hall Meeting, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (07/05).
Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran Arief Yahya yang hadir sebagai narasumber memberikan rekomendasi untuk Kementerian PANRB agar dapat mempercepat perjalanan transformasi digital melalui tiga pendekatan. "Kementerian PANRB dapat menggunakan pendekatan regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi (RST)," jelas Arief yang sempat menjabat sebagai CEO PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. tersebut.
Regulasi berperan sebagai kerangka kerja yang mendukung inovasi dan penggunaan
teknologi digital, sekaligus memastikan keamanan data dan privasi pengguna
terlindungi. Dalam hal ini, kementerian PANRB dapat menggunakan standar global sebagai indeks penilaian dan acuan strategi.
SDM yang berkualitas adalah kunci untuk menggerakkan transformasi digital melalui
pengembangan kemampuan dan kreativitas yang memastikan pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara optimal. Pengembangan SDM dapat dijalankan melalui pendekatan 3C yaitu _Curriculum_ berstandar global dengan konteks lokal, _Certification_ yang terakreditasi, dan _Center of Excellence_ dari entitas edukasi terkemuka dengan pakar di bidangnya.
Terakhir, teknologi memberikan alat dan platform yang memungkinkan inovasi, efisiensi, dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Kementerian PANRB dapat menciptakan tim khusus untuk menangani _change management/digital transformation initiatives_ di pemerintahan layaknya sebuah entitas GovTech di negara _benchmark_.
Menteri Anas menyebutkan bahwa Kementerian PANRB telah melakukan inisiatif sesuai rekomendasi tersebut. Kementerian PANRB selalu mengacu pada E-Government Development Index (EDGI) sebagai standar global untuk memahami bagaimana transformasi digital dijalankan dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh 20 negara terbaik. "Sehingga kami setuju sekali dengan referensi internasional ini, kami melihat jejak-jejak mereka," ungkapnya.
Lebih lanjut, Saat ini Kementerian PANRB bersama instansi terkait sedang mempersiapkan Govtech nasional yang bernama Indonesia Digital atau INA Digital. Layanan terpadu dalam satu portal berbasis _citizen centric_ tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan publik untuk masyarakat Indonesia, dari lahir sampai tutup usia.
Meskipun terdapat upaya dan kemajuan signifikan yang telah dicapai Kementerian PANRB, terdapat sejumlah tantangan dalam menerapkan transformasi digital secara menyeluruh. Beberapa diantaranya termasuk kebutuhan akan peningkatan literasi digital dan integrasi sistem yang lebih baik.
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pihaknya kini berupaya merumuskan beberapa strategi peningkatan literasi digital untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan sosialisasi secara intensif terkait teknologi digital dan aplikasinya dalam tugas sehari-hari. “Selain itu, kami juga mengembangkan integrasi sistem yang lebih holistik untuk memastikan interoperabilitas antar _platform_ dan aplikasi yang digunakan,” tutupnya.
