Banten, MERDEKANEWS -- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025 memfokuskan terhadap upaya-upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang.
Hal itu disampaikan Al Muktabar usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 di Aryaduta Lippo Village, Boulevard Jenderal Sudirman No.401, Tangerang, Selasa (30/4/2024).
"Baru saja kita membuka Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, tahun 2025 ini adalah masa awal untuk kita mengisi pembangunan jangka panjang 20 tahun kedepan, yang tentu kita tahu bersama terkait pencanangan Indonesia Emas 2045. Oleh karena konsentrasi ke arah itu harus kita urutkan prioritas-prioritas," ungkapnya.
Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan Musrenbang RKPD tersebut juga menjadi wadah untuk melakukan penyusunan dokumen yang hasilnya akan dituangkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten tahun 2025.
"Yang perlu kita prioritaskan bersama, diantaranya menuju Indonesia Emas 2045 itu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan sangat penting, dengan berdasarkan cakupan dan kewenangan, baik kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota dan dan juga Nasional," katanya.
Selain penguatan SDM, kata Al Muktabar, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi hal prioritas pada RKPD Provinsi Banten tahun 2025. Lantaran infrastruktur dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menggerakan sektor lainnya, termasuk sektor pendidikan.
"Dengan pendidikan yang baik, maka akan memiliki kapasitas yang kuat. Begitu juga dengan infrastruktur yang memberikan efek luar biasa kepada berbagai sektor. Sehingga kita akan berkonsentrasi pada sektor ini," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar berharap pada Musrenbang RKPD Provinsi Banten tahun 2025 tersebut dapat mensinergikan dan menyepakati berbagai hal untuk menjadi sebuah panduan dokumen dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
"Kita juga akan membawa hasil ini ke Musrembangnas, dan ini menjadi bentuk konkrit kita dalam mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus kita kerjakan bersama," jelasnya.
Sementara, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni menyampaikan terdapat beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian Pemprov Banten. Di antaranya isu daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, kesehatan, ketahanan pangan, perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, pengendalian inflasi serta isu degradasi lingkungan.
"Itu yang kita sampaikan berdasarkan isu dan pokok pikiran yang kita himpun dari aspirasi masyarakat. Ini sebenarnya searah dengan apa yang dirancang oleh Pemprov Banten, kami memberikan penguatan dan keyakinan kepada Pemprov Banten bahwa yang direncanakan itu dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Andra juga mengapresiasi kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 dengan melibatkan sejumlah pihak. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah yang tepat dalam percepatan kesejahteraan masyarakat.
"Mudah-mudahan hasil forum ini dapat bermanfaat dan mengantarkan kita dalam kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menyampaikan, hasil Musrenbang RKPD Provinsi Banten tahun 2025 akan disampaikan pada Musrembangnas.
"Kita akan bawa hasil ini ke Musrenbangnas, jadi yang menjadi kewenangan nasional di Provinsi Banten akan disampaikan di sana," pungkasnya.
