Jakarta, MERDEKANEWS -- Ganjar Pranowo memgatakan, dirinya menghormati pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Ia juga menegaskan dirinya memilih untuk berada di luar pemerintahan.
Di ranah politik, Ganjar lebih memilih berada di posisi luar pemerintahan. Bagi Ganjar hal itu penting agar mekanisme check and balance atau saling kontrol antarlembaga mampu terwujud secara baik.
Ganjar pribadi merasa lebih cocok ketika dirinya berada di luar pemerintahan. Hal ini ia sampaikan ketika disinggung perihal kemungkinan tidak adanya kesepakatan kursi menteri untuk dirinya sendiri.
Ganjar secara tegas menyampaikan telah mengutarakan sikap. Kalau itu sudah saya jawab berkali-kali. Saya mengamati pemenang tapi sikap politik saya, lebih baik kami di luar, ujar Ganjar di rumahnya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, Kamis (25/04).
Dalam kesempatan yang sama, mantan Gubernur Jateng itu juga menyiratkan bahwa partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan berada di luar pemerintahan Peabowo-Gibran.
Hal itu kata Ganjar, bisa terbaca dari pernyataan-pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statement-nya Bu Mega, rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal (istilah) oposisi," kata Ganjar.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Basarah menyebut partainya siap menjadi koalisi maupun oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Basarah mengatakan hal ini akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada Mei mendatang. Menurut dia, keputusan tersebut menjadi hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
“Di sanalah [Rakernas] akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah,” kata Basarah di kantor pusat partai, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4) malam.
“Jadi apapun keputusan Ibu Megawati kelak, maka seluruh kader akan siap berada maupun di luar pemerintahan,” kata dia.
Basarah menyebut partainya sudah terbiasa melalui dinamika dan cuaca politik sejak era orde baru, bahkan sejak era kolonialisme lewat nama PNI.
Di orde baru, PDIP juga bertahan di tengah intervensi kekuasaan. Termasuk saat Pemilu 1999, saat partainya hingga kali pertama berada di pemerintahan usai memenangkan pemilu.
“Dan di tahun 99, kita memenangkan pemilu, dan kemudian kita pernah berada di pemerintahan, lalu keluar lagi, dan masuk lagi selama 10 tahun,” ujarnya.
Oleh karena itu, Basarah menyebut, apapun keputusan Megawati agar partainya berada di dalam atau di luar pemerintahan, seluruh kader akan siap. Menurut dia, kader PDIP dididik sebagai kader yang bisa hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik.
