Jakarta, MERDEKANEWS -- Pendukung Prabowo-Gibran sedianya akan melakukan aksi damai pada hari ini, Jumat (19/04) di depan gedung MK. Namun Prabowo Subianto meminta ke pendukungnya untuk membatalkan rencana tersebut agar terjaga persatuan dan kerukunan.
"Saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan Gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain," kata Prabowo dalam keterangan video yang dikutip Jumat (19/04).
Ia mengingatkan kepada para pendukungnya agar tidak terprovokasi oleh narasi kecurangan yang dituduhkan kepada dia dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka--putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Betapa pun, menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, tudingan kecurangan dalam pilpres yang kini bergulir di MK merupakan tuduhan yang kejam.
Menurut Prabowo tuduhan kecurangan dengan menggunakan bantuan sosial (bansos) ataupun aparat penegak hukum tidak berdasar. Sebaliknya, Prabowo menilai kemenangannya bersama anak sulung Presiden Jokowi merupakan hasil kerja keras berbagai pihak.
Dia mengungkap kalau sebanyak 58 persen pemilih yang mendukung Prabowo-Gibran di pemilu yang baru lalu merasa terusik dengan tuduhan tersebut.
"Berkali-kali saya ingatkan dengan kerukunan di antara kita dengan rasa persatuan dengan kearifan dengan kesejukan Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa," tuturnya.
Sebelumnya, seratusan ribu pendukung Prabowo-Gibran disebut akan berunjuk rasa di depan Gedung MK pada Jumat, 19 April 2024.
Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Prabowo-Gibran, Golf Haris Rusli Mouti mengatakan aksi untuk merespons berbagai tuduhan, penghinaan, dan pelecehan kepada pemilih pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 itu.
"Seakan-akan 96,2 juta orang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran karena disuap dengan bantuan sosial," kata dia di Jakarta, Rabu, 17 April 2024.
Rencana aksi itu dimunculkan setelah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) atau sengketa Pilpres 2024 di MK dibanjiri permohonan Amicus Curiae menjelang putusan pada Senin mendatang.
MK menyatakan telah menerima sebanyak 21 dokumen permohonan menjadi Sahabat Pengadilan tersebut, di antaranya yang datang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ini menjadi Amicus Curiae paling banyak saya kira. Itu menunjukan setidak-tidaknya publik punya atensi terhadap apa yang akan diputus oleh MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024.
Fajar menuturkan, Sahabat Pengadilan itu datang lewat pintu yang berbeda: ada yang diantarkan secara langsung, lewat email, hingga surat. Adapun sidang sengketa pilpres didaftarkan bersama oleh kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 03.
