Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan
Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025.

Pangkalpinang, MERDEKANEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam upaya terus menurunkan angka kemiskinan di daerah, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025.

"Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik. Catatan kami ke depan kita memerlukan strategi yang melibatkan multiaktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasaran," ungkap Yusharto di Aula Gedung Graha Timah, PT Timah Tbk, Pangkalpinang, Kepulauan Babel, Senin (1/4/2024). 

Sementara itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat menekan angka kemiskinan, Yusharto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel melakukan sinkronisasi target-target pembangunan dengan pemerintah pusat secara sistematis, efektif, dan efisien. "Kami mencoba mengumpulkan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan tahun 2025, [salah satunya] pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo," jelas Yusharto. 

Selain itu, masih terkait penyusunan perencanaan pembangunan, Kemendagri juga mengingatkan Pemprov Kepulauan Babel agar menyusun perencanaan tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Dia menambahkan, pedoman tersebut sedang disusun oleh pemerintah pusat di bawah komando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Adapun sejumlah urusan yang menjadi prioritas Pemprov Kepulauan Babel pada tahun 2025, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan wilayah, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). "Kami mengapresiasi kepada Provinsi Bangka Belitung bahwa tema pembangunan provinsi tahun 2025 berikut target pembangunannya telah selaras dan mendukung RKP tahun 2025," tambahnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Kepulauan Babel yang telah menunjukkan progres yang baik. Hal ini terutama jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan 0,78 poin pada 2023 menjadi 74,09. Angka tersebut dinilai masuk dalam kategori IPM tinggi. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Provinsi Kepulauan Babel berada sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39. 

"Untuk meningkatkan capaian kinerja ini maka Pemprov Kepulauan Bangka Belitung harus tetap fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara peningkatan IPM ini juga memerlukan kolaborasi lintas sektor," pungkasnya.

(Viozzy)
Pentingnya Kelembagaan Pengelola Sampah di Daerah, Kemendagri Dorong Pemisahan Operator dan Regulator
Pentingnya Kelembagaan Pengelola Sampah di Daerah, Kemendagri Dorong Pemisahan Operator dan Regulator
Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah
Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah
Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal
Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal
Kemendagri Sepakati 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibahas Lebih Lanjut
Kemendagri Sepakati 27 RUU tentang Kabupaten/Kota Dibahas Lebih Lanjut