Jakarta, MERDEKANEWS -- Ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang, hasil kajian Dewan TIK Nasional memperkirakan pada tahun 2024 diperkirakan menyumbang hingga 4,66% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Pertumbuhan tersebut didorong  berbagai sektor industri, terutama sektor e-commerce, transportasi dan makanan, perjalanan online serta dan media online.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan kehadiran ekonomi digital menciptakan berbagai peluang pekerjaan baru yang diperkirakan mencapai 3,7 juta pekerjaan tambahan pada Tahun 2025.

"Kehadiran ekonomi digital berpeluang menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan di 2025," tuturnya dalam Digital Economy Dialogue: Social Impact & Adoption in the Digital Economy di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (27/03/2024).

Menurut Wamen Nezar Patria, penciptaan lapangan kerja baru ini merupakan hal penting dalam mencapai target Visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, kehadiran ekonomi digital juga menawarkan kemudahan dan kesempatan bagi seluruh kelompok sosial masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk mengakses manfaat ekonomi, inklusi keuangan, pendidikan, dan kesehatan dari platform berbasis ekonomi digital.

"Salah satu bentuknya dapat dilihat dari dampak ekonomi digital bagi pemberdayaan UMKM, meliputi pembukaan akses pasar, mendorong inovasi, peningkatan kualitas, hingga efisiensi operasional dari bisnis UMKM," jelasnya.

Namun demikian, Wamenkominfo menilai masih terdapat berbagai isu ekosistem ekonomi digital yang perlu diantisipasi, yaitu human capital development, persaingan usaha, dan pelindungan data pribadi.

Menurut Wamen Nezar Patria, isu human capital development meliputi keterbatasan digitally-skilled workers, job displacement, inklusi digital bagi kelompok rentan, dan bias algoritma terhadap kelompok rentan. Adapun isu persaingan usaha meliputi gap pemodalan yang besar, ketimpangan akses atas data, ketergantungan terhadap teknologi tertentu, dan posisi dominan perusahaan teknologi asing.

"Isu kedua mengenai persaingan usaha, apalagi terkait isu fair level playing field yang muncul akibat penetrasi penyediaan layanan teknologi oleh platform dari luar Indonesia," tandasnya.

Mengenai isu pelindungan data pribadi, Wamenkominfo menyatakan isu itu meliputi kebocoran data, pemanfaatan algoritma, pengumpulan data secara masif, arus data lintas batas, dan fenomena dark pattern.

"Dark pattern adalah tampilan user interface yang secara sengaja didesain untuk menyembunyikan, mengelabui, menipu, bahkan memeras pengguna, demi keuntungan satu kelompok," jelasnya.

Guna mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital, Wamenkominfo Nezar Patria berharap diskusi dapat menghasilkan solusi untuk mewujudkan ekonomi digital yang solutif, inovatif, dan adaptif.

“Ketiga payung besar ini merupakan isu yang perlu untuk kita diskusikan bersama untuk tidak hanya diantisipasi, namun juga dicarika solusi bersama,” ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan penyelenggaraan Forum Dialog Ekonomi Digital Tahun 2024 melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, salah satunya pemerintah daerah.

"Untuk format yang kali ini kita membawa dalam bentuk dialog, kita memperluas stakeholdernya, jadi tidak hanya pelaku bisnis tapi juga para stakeholder yang lainnya, salah satunya pemerintah daerah," tuturnya. 

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo berharap Forum Dialog Ekonomi Digital dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai ekonomi digital. Lebih dari itu, forum itu dapat memfasilitasi inklusivitas pengembangan ekonomi digital, mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan memperkuat kolaborasi antara stakeholders serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Harapannya ini adalah sebagai landasan awal untuk kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045," pungkasnya.