Jakarta, MERDEKANEWS - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn), Moeldoko menilai penawaran lelang wilayah kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh Kementerian ESDM masih kalah dengan negara lain.

Dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa (27/3/2018), Moeldoko mengatakan, salah satu penyebab kurang kompetitifnya WK Migas yang ditawarkan, karena kontraktor masih dihadapkan pada hambatan investasi. "Pemerintah melakukan penawaran 26 Wilayah Kerja migas, banyak kontraktor bersemangat. Namun harus diakui bahwa penawaran dari pemerintah dibanding negara lain masih kalah bersaing," ungkap Moeldoko.

Ia menjelaskan, Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah melakukan deregulasi, atau pemangkasan aturan. Setidaknya ada 100 peraturan terkait minerba dan migas dipangkas, karena dianggap tidak menarik investasi.

Menurut dia, persoalan investasi dan hambatannya ini, selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, apalagi investasi di hulu migas menjadi salah satu penghambat kurangnya produksi migas. "Sektor migas saat ini ada perbedaan signifikan antara input dan output. Salah satu penyebab utama karena tidak seimbangnya konsumsi dengan produksi. Produksi migas ini, masih terhambat karena faktor investasi," tutur Moeldoko.

Ia menambahkan, dalam rapat terbatas terkait investasi dan ekspor, Presiden Jokowi menekankan perlunya kemudahan berusaha. Berbagai aturan yang tidak sesuai, bahkan implementasinya melalui Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Pemerintah Daerah, jangan sampai membelenggu investor.

Moeldoko menyebutkan, penerapan SNI ISO 37001 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan di sektor hulu migas, khususnya SKK Migas, dapat meningkatkan daya tarik investor. "Penerapan SNI di SKK Migas diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor dengan mengurangi biaya ekonomi tinggi yang tidak diperlukan. Hadirnya ISO 37001 akan memberikan semangat berinvestasi dan efisiensi," ujar Moeldoko.