Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pedagang.

"Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan pedagang itu," kata Luhut, Senin (25/03).

"Ini kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar. Itu kan juga punya dampak yang lumayan. Kita harus pahami itu, mereka kan juga modalnya terbatas," ucap Luhut.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Sebagai informasi, saat terjadi kelangkaan minyak di awal 2022, pemerintah menugaskan pengusaha menjual minyak seharga Rp 14 ribu per liter.

Padahal harga minyak goreng di pasaran saat itu berkisar Rp 17 ribu sampai Rp 20 ribu. Selisih harga tersebut dijanjikan dibayar penuh oleh pemerintah.

"Dulu ada outstanding pemerintah sebesar Rp 474,8 miliar waktu kelangkaan minyak goreng dulu. Kita tidak mencari yang salah siapa, tapi tadi saya pimpin rapat instansi terkait untuk memutuskan ini supaya dibayarkan dan Hari ini sudah diputuskan mereka bisa segera menerima hak mereka," kata Luhut.

Ia tampak kaget karena pemerintah menunggak utang hingga 2 tahun. Tapi, kata dia, hanya butuh waktu 20 menit untuk menyelesaikan persoalan ini. "Gila ya, dua tahun ya. Kita hanya rapat 20 menit selesai nasib orang dua tahun," sebutnya.