Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Aminudin Aziz untuk membahas penguatan reformasi birokrasi di lingkup Perpusnas.
Reformasi birokrasi sebagai engine for development, ada beberapa hal yang harus dikerjakan Perpusnas.
Pertama, Menteri Anas meminta agar dilakukan perbaikan tumpang tindih kebijakan di lingkup Perpusnas. “Kita berharap ada perbaikan tumpang tindih kebijakan, karena di setiap institusi masih ada tumpang tindih kebijakan, Bapak mesti review tumpang tindih, tinggal Bapak detailkan,” ujar Menteri Anas saat menerima audiensi Plt Kepala Perpusnas Aminudin Aziz di Jakarta, Senin (25/03).
Selanjutnya, Menteri Anas juga berpesan agar dilakukan penyederhanaan proses bisnis yang panjang dan berbelit. Pemangkasan tersebut pasti berdampak pada pengurangan jumlah orang. “Kedua bapak harus pangkas probisnya, dan pemangkasan itu pasti berdampak ke pengurangan orang,” tutur Anas.
Terkait digitalisasi, Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyampaikan bahwa pengembangan indeks SPBE Perpusnas masih harus menjadi perhatian. Menurutnya, digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan kedepan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.
Kemudian, Menteri Anas meminta agar jajaran Perpusnas juga melakukan manajemen kinerja dan pembagian kewenangan yang detail dan jelas. Terakhir, Menteri Anas juga berpesan agar dilakukan perampingan struktur organisasi, sistem merit, pengawasan, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Terakhir, diharapkan Perpusnas dapat bergabung dan bekrontribusi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) ataupun MPP digital. Selain membahas reformasi birokrasi, Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Aminudin Aziz juga menjelaskan terkait transformasi digital layanan perpustakaan yang telah dilakukan Perpusnas. Disampaikan bahwa saat ini ada dua inovasi yang sedang dijalankan oleh Perpusnas, yakni Pojok Baca Digital, dan Perpustakaan di Desa (tidak fisik).
“Jadi desa itu kami akan minta untuk menyediakan seperti ruang baca, untuk anak-anak yang ada di lingkungan desa,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, program Perpustakaan di Desa tersebut telah bekerja sama dan mendapat dukungan dari Kementerian Desa. “Tahun ini ada 10 ribu desa, bukunya nanti akan kami kirimkan satu desa mendapat 1000 judul buku, nah ini yang mendapat sambutan yang sangat baik supaya anak-anak kita tidak jauh ke perpustakaan,” pungkasnya.
