Jakarta, MERDEKANEWS -- Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan kuliah umum perdana kepada mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Jakarta Selatan pada Selasa (19/03) lalu.
Tema dari kuliah yang diberikan Zudan berikan adalah "Dari Perbatasan untuk Talenta Digital Berintegritas Menuju Indonesia Emas". Mahasiswa UICI yang tersebar di berbagai daerah juga bisa mengakses kuliah ini secara daring.
Zudan memaparkan, bentang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kompleksitas tersendiri, yang terdiri atas perbatasan di wilayah darat dengan 3 negara luar, perbatasan wilayah perairan dengan 10 negara luar dan perbatasan udara dengan 10 negara luar.
"Dalam mengurus dinamika kompleksitas permasalahannya, BNPP adalah badan yang memiliki anggota 27 kementerian/lembaga, 15 provinsi dan 54 kabupaten dan kota," kata Zudan dalam keterangan pers yang diterima Kamis (21/03).
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) itu menjelaskan, BNPP dalam mengoordinasikan anggotanya memiliki 3 ruang pokok. Pertama di garis batas darat memiliki panjang kurang lebih 3.151 kilometer yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Yang kedua, lanjut Zudan, untuk melintasi garis batas BNPP mendorong berdirinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara telah dipagari 13 PLBN dari target awal yakni 26.
"PLBN kita sudah bagus dan modern tidak kalah dengan negara tetangga. Di Era Pak Jokowi sebagai Presiden, Pembangunan PLBN digenjot. Dahulu PLBN masih bersifat Pos Lintas Batas (PLB) biasa kini dimensi berbeda," tutur Zudan.
Ia juga menjelaskan, PLBN didirikan agar semua bisa melintas secara legal baik orang maupun barang. Di dalam PLBN terdapat unsur Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) yang masing-masing memiliki peran.
Prof Zudan juga memaparkan, pada bagian ketiga yang dikelola BNPP adalah kawasan perbatasan, tempat di mana menghidupkan pertumbuhan ekonomi.
Saat ini konsentrasinya adalah membangunan sarana pendidikan, pasar sarana kesehatan, penyediaan air bersih, terminal, pelabuhan dan bandara.
"Infrastruktur sangat penting sebagai bagian membuka aksestabilitas dan memperkecil ketertinggalan," tutur Zudan.
Dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan negara, terang Prof Zudan lagi, untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan BNPP fokus pada 222 Lokasi Prioritas (Lokpri) yang berbasis kecamatan.
Lokpri terbanyak berada di perbatasan negara wilayah laut sebanyak 156 kecamatan dan Lokpri wilayah darat sebanyak 67 kecamatan.
"Selain itu dalam upaya sejahterakan masyarakat, BNPP juga fokus pada konsep pengembangan 18 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang terdapat pada 10 provinsi dan 16 kabupaten/kota," imbuh Zudan.
