Jakarta, MERDEKANEWS -- Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi implementasi kebijakan keterkaitan dan kesejajaran antara pendidikan vokasional dan sektor industri, yang melibatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri pariwisata, perlu dilakukan penelitian dan pengumpulan informasi secara menyeluruh. 

Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek menyelenggarakan Diskusi Terpumpun Pengembangan Model Kolaborasi Dalam Rangka Link and Match SMK dan Industri Pariwisata.

Diskusi ini dihadiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Parekraf, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta, beberapa SMK Pariwisata, dan unsur industri dari PHRI, PT. Metropolitan Golden Manajemen, Kelas Industri Horison, dan Kadin Indonesia yang diwakili oleh Wisnu Wibowo selaku Ketua Komtap Pendidikan Vokasi.

Peran strategis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terletak pada persiapannya dalam menyediakan tenaga kerja terampil untuk berbagai sektor industri, termasuk industri pariwisata. Program Link and match ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan SMK, serta memenuhi tuntutan pasar kerja, antara SMK dan sektor industri pariwisata.

Tujuan dari kebijakan ini adalah memfasilitasi kerjasama yang kuat antara SMK dan industri pariwisata dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertujuan agar lulusan SMK dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Analisis elemen-elemen yang berkontribusi pada perkembangan Platform Kolaboratif dalam menerapkan kebijakan link and match juga menjadi tujuan utama diskusi ini. Perancangan model Platform Kolaboratif yang sesuai juga harus diterapkan untuk memfasilitasi keterkaitan antara SMK dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di sektor pariwisata Indonesia.

Wisnu Wibowo, Ketua Komite Tetap Pendidikan Vokasi Kadin Indonesia menyampaikan apresiasinya terhadap diskusi ini. Sesuai dengan Permenko No.5 Tahun 2022, pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) merupakan wadah bagi pelaku vokasi di daerah untuk dapat saling berkoordinasi dan kolaborasi.

Selain itu, jika terjadi ketidak-sinkronan dilapangan sebagaimana contoh lamanya masa PKL siswa maka hal ini harmonisasi terhadap peraturan yang kurang relevan. Sebagai alternatif pembiayaan kegiatan Vokasi juga dapat dimanfaatkan program Super Tax Deduction.

Harapannya melalui kajian ini dapat mendapatkan gambaran konkrit terkait pelaksanaan kelas industri. Kajian ini juga menjadi rumusan kebijakan di lingkungan Pendidikan Vokasi dengan fokus Pengembangan Sekolah Kejuruan.