JAKARTA, MerdekaNews - PT Food Station Tjipinang Jaya banyak masalah. BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang juga pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta ini harus segera diaudit.

Desakan tersebut disampaikan Achmad Sulhy, Tim Sukses (Timses) Anies-Sandi kepada wartawan, Jumat (10/11/2017). “Harus ada audit menyeluruh baik secara keuangan, managemen hingga penambahan modal daerah (PMD),” desaknya.

Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) yang akrab disapa Shuly ini menyatakan, audit harus dilakukan secara independent dan tidak terkait kepentingan internal perusahaan. Dengan begitu, hasilnya lebih transparan dan akuntabel untuk menerapkan good corporate governance (GCG).

Menurutnya, penggunaan dana PMD 2015 sebesar Rp 47.5 miliar dengan peruntukan bangun gudang baru, pembelian mesin rice to rice dan belanja beras perlu mendapat perhatian serius dari pemprov.

“Melalui audit kita bisa melihat apakah peruntukannya sudah sesuai dengan pengajuan dari PMD tersebut. Contoh kecil penyimpangan yang saya dengar adalah dana untuk bangun gudang baru patut diduga diubah peruntukannya buat perawatan gudang dan perbaikan jalan,” tuding Sulhy.

Perubahan peruntukan tersebut tidak ada koordinasi dengan DPRD maupun pemprov. Bahkan, pembelian mesin dan modal pembelian beras Rp 12 miliar harus segera diaudit.

“PMD 2016 sebesar Rp 300 miliar juga perlu diaudit penggunaannya. Diduga dana PMD yang belum dipergunakan oleh perusahaan dan diduga depositokan ke bank. Patut dipertanyakan, bagaimana status bunga yang diperoleh dari bank tersebut dan ke mana larinya dana dari bunga deposito PMD tersebut,” ujar Sulhy.

Apalagi, kata dia, dana PMD yang besar ini, tak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan PT Food Station ke kas daerah.  “Direksi harus dirombak karena mentalnya hanya meminta dana saja ke pemprov,” tambahnya.