Jakarta, MERDEKANEWS – Dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus mendorong penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan dengan sejumlah kebijakan strategis.

Tak hanya fokus pada sisi konstruksi namun juga memperluas kerjasama investasi bisnis melalui proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tidak hanya itu, dengan sejumlah portofolio pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Hutama Karya juga berhasil meraih kontrak sebagai kontraktor dari salah satu proyek dengan skema KPBU tersebut.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengatakan untuk mewujudkan mimpi pemerintah terhadap pengadaan infrastruktur yang merata di Indonesia, Hutama Karya tengah menjajaki 3 (tiga) proyek dengan skema KPBU. Proyek ini tersebar hampir di seluruh pulau di Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua.

“Untuk memperkuat jaringan distribusi, Hutama Karya telah mendalami studi kelayakan proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik. Lalu untuk proyek KPBU di Sulawesi, Hutama Karya menang tender terhadap Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan pengerjaan konstruksi proyek Pelabuhan Anggrek Gorontalo. Sementara untuk mendukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan jalur logistik di Papua, Hutama Karya saat ini dalam proses pembentukan Anak Perusahaan sebagai BUP untuk proyek KPBU Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena tepatnya untuk segmen Mamberamo - Elelim,” ujar Tjahjo.

Sebagai informasi, proyek KPBU Fly Over Sitinjau Lauik milik Kementerian PUPR ini berlokasi di Padang, Sumatra Barat. Rencana dari lingkup pekerjaan proyek ini meliputi proses konstruksi, pengadaan peralatan, dan pemeliharaan dan pengoperasiannya. Berdasarkan acara Market Sounding tanggal 23 November 2023 yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk Nilai Investasi atau Capital Expenditure (CAPEX) proyek ini mencapai Rp 2,8 triliun, dengan jadwal pelaksanaan lelang prakualifikasi pada kuartal ke-1 tahun 2024.

Selanjutnya, proyek KPBU Pelabuhan Anggrek Gorontalo milik Kementerian Perhubungan akan dilakukan pengembangan terhadap fasilitas pelabuhan eksisting secara komersial. Dalam rencana pengembangannya, PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal selaku BUP KPBU Pelabuhan Anggrek telah memilih Hutama Karya sebagai kontraktor pelaksana. Hutama Karya berhasil mengantongi kontrak konstruksi dengan masa pengerjaan selama 2 tahun. Lingkup pekerjaan yang dilakukan dimulai dari desain hingga pemeliharaan pelabuhan, dan telah dilaksanakan groundbreaking terhadap proyek KPBU Pelabuhan Anggrek Gorontalo. Adapun Nilai Investasi atau CAPEX proyek ini sebesar Rp 1,4 triliun.

Terakhir, pelaksanaan proyek KPBU Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena Segmen Memberamo – Elelim milik Kementerian PUPR ini dirancang dengan panjang 50,14 km, dengan perkiraan biaya investasi sebesar Rp 3,3 triliun. Sama dengan proyek KPBU lainnya, proyek ini juga rencananya akan dikerjakan selama 2 (dua) tahun dengan lingkup antara lain desain atau perencanaan, pembangunan serta preservasi jalan dan jembatan dengan tetap menjaga fungsional jalan dan jembatan eksisting, serta pembangunan fasilitas penimbangan.

Tjahjo menambahkan, terdapat 2 (dua) faktor keberhasilan pengerjaan proyek KPBU yakni dari sisi pembangunan teknis dengan menggunakan teknologi digital construction yang menjadi keunggulan Hutama Karya, dan dukungan pembiayaan yang baik.

“Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari dukungan Pemerintah melalui sejumlah skema pendanaan seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari Anggaran Pendanaan dan Belanja Negara (APBN), atau skema pendanaan alternatif seperti Public Private Partnership (PPP) dengan melibatkan sektor publik dan swasta, termasuk pembiayaan investasi oleh pemerintah atau pengguna,” tutup Tjahjo Purnomo, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Untuk diketahui, Hutama Karya telah mendalami proyek skema KPBU sejak tahun 2022 melalui perolehan kontrak proyek Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, di Jawa Barat bersama PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) yang terdiri dari 6 pemegang capital structure. Adapun saat ini progres konstruksi telah mencapai 40,72% dengan target rampung pada tahun 2025.