Jakarta, MERDEKANEWS - Enam hari Serikat Pekerja Kertas Nusantara (SPKN) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta. Mereka menuntut gajinya dibayar. Menariknya, aksi ekstra parlementer ini menyeret nama Prabowo Subianto.

Indra Alam selaku ketua SPKU, mengatakan, aksi yang sudah berjalan sepekan ini, menuntut pembayaran gaji karyawan yang menjadi kewajiban PT Kertas Nusantara. Di mana, pabrik kertas ini disebut-sebut milik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Tuntutan kami dari  2014 sampai sekarang itu, tidak ada pembayaran untuk gaji plus PHK dan pensiun. Baik karyawan yang pensiun, maupun meninggal dunia. Ada tuntutan lainnya, namun yang mendasar adalah masalah gaji dan masalah PHK,” ujar Indra Alam di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

"Sejak 2013 sudah tidak berfungsi lagi, kemudian kurang lebih beberapa bulan, ada pembayaran yang dicicil. Namun terlambat sebulan, sampai terakhir 2014. Sekarang tidak ada lagi,” tambahnya.

Indra Alam berharap, Komisi IX DPR mendegar keluhan para pekerja PT Kertas Nusantara. Pekerja berharap adanya kejelasan nasib serta solusi yang berkeadilan. "Harapan kami masalah kasus di PT Kertas Nusantara yang ada di Berau ini bisa diselesaikan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pihak serikat pekerja telah menemui Komisi IX DPR. Dijanjikan ada rapat dengar pendapat bersama PT kertas Nusantara pada minggu ini. Namun, hingga berita ini diturunkan tak ada kejelasan.

"Saya menyayangkann tidak ada kejelasan. Terus terang kami dari berbagai daerah datang ke sini, dengan biaya sendiri. Kami ingin digelar RDPU Komisi IX dengan PT Kertas Nusantara. Kami minta masalah ini diselesaikan setuntas-tuntasnya,” tuturnya.

Indra mengaku, aksi ekstra parlementer ini, sempat dihalang-halangi Kader Partai Gerindra. Dirinya juga tidak peduli apabila muncul persepsi bahwa aksi ini ditunggangi kepentingan. Lantaran Prabowo bakal mencalonkan diri sebagai capres di 2019. “Kami murni dari unsur karyawan menuntut hak kami selama 4 tahun tidak digaji. Plus masalah PHK yang belum terbayarkan. Kami hanya minta keadilan,” pungkasnya.