Jakarta, MERDEKANEWS -- Transparency International Indonesia meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2023.
Skor IPK Indonesia pada 2023 mengalami stagnasi di poin 34, sama dengan tahun sebelumnya. Rangking Indonesia juga melorot ke 5 poin dibanding kondisi IPK Indonesia di tahun 2022.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai stagnasi skor IPK Indonesia pada 2023 tersebut merupakan bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya omong kosong.
"Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2023, omon-omon pemberantasan korupsi Jokowi,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Rabu (31/01).
Sebab, lanjut Kurnia seperti dilansir dari kompastv, menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, nasib pemberantasan korupsi kian mengkhawatirkan.
"Di mana skor pada tahun 2023 mengalami stagnasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia memperoleh skor 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115," katanya.
Kurnia lebih jauh menuturkan, skor IPK Indonesia tahun 2023 sama dengan ketika Presiden Jokowi baru menjabat di tahun 2014. Hal itu berarti, sambung dia, Presiden Jokowi tidak berkontribusi berarti dalam pemberantasan korupsi.
"Jika ditarik ke belakang, skor IPK Indonesia saat ini sama dengan saat pertama kali Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden pada tahun 2014," ujar Kurnia.
"Fakta ini menegaskan bahwa selama sembilan tahun masa pemerintahan Jokowi tidak memiliki kontribusi berarti dalam agenda pemberantasan korupsi, bahkan cenderung membawa kemunduran yang signifikan," ucapnya.
Sebelumnya TII pada Selasa (30/01) mengatakan, skor IPK Indonesia pada 2023 stagnan bila dibandingkan dengan 2022, yaitu 34.
Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko mengatakan skor IPK Indonesia 2023 menunjukkan tantangan serius yang dihadapi negara dalam melawan korupsi.
"CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor 34/100 ini sama dengan skor CPI 2022 lalu," kata Wawan.
Dia mengatakan stagnasi skor CPI Indonesia 2023 memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari pemangku kepentingan.
"Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan," kata Wawan.
