Jakarta, MERDEKANEWS -- Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) meminta Presiden Joko Widodo komitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024. Komitmen ini penting guna mencegah terjadinya penyahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik belaka.

Pernyataan ini disampaikan usai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa 'Presiden boleh kampanye dan memihak' dalam Pemilu 2024, Rabu (24/01) lalu.

Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan pernyataan Presiden dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dengan tensi politik yang sedang memanas.

"Pernyataan Presiden sangat mengagetkan dan memunculkan kegaduhan baru di tengah-tengah tensi politik yang kian memanas menuju 14 Februari 2024," kata Wayan dalam keterangan pers yang dikutip Sabtu (27/01).

Darmawan mengatakan pernyataan Jokowi tersebut inkonsisten dengan pernyataan-peryataan sebelumnya yang mengatakan bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral dalam Pemilu 2024.

"Sebelumnya Presiden selalu mengatakan akan netral dan tidak memihak, namun hari ini kita mendengar pernyataan yang mengagetkan publik dan berpotensi disalah artikan oleh menteri pembantunya hingga kepala daerah," terangnya.

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan jika presiden, menteri, dan kepala daerah semua ikut kampanye akan mengganggu tugas negara dan pelayanan masyarakat. Alhasil yang diruginakan adalah rakyat.

Untuk itu, Darmawan mengatakan pihaknya meminta presiden untuk menertibkan para menteri-menteri yang sibuk kampanye dan melupakan tugasnya.

"Terlalu sibuk kampanye akan membuat para menteri kurang fokus terhadap tugasnya sebagai pembantu presiden dan pelayan rakyat sehingga dapat menghambat realisasi dari Nawa Cita Presiden Jokowi di sisa akhir masa jabatanya," terangnya.