Pada awal memasuki dunia perusahaan negara, Menteri BUMN Erick Thohir dihadapkan pada kondisi sebagian BUMN yang karut marut.
Dari kondisi Garuda, Jiwasraya, Asabri dan mungkin masih ada BUMN lain yang akan mencuat. Hal ini menandakan kondisi mental sebagian pimpinan BUMN tidak semuanya bermental baik.
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) – PT KAI berhasil merubah wajah buruk perkeretaapian dari perusahaan karut marut menjadi BUMN sehat, modern, bersih dan untung di era Pak Jonan.
Hal itu tercipta karena direksi PT KAI sejak 2009-2014, era Pak Ignasius Jonan orang pilihan dan berhasil merevolusi mental karyawan PT KAI.
Dulu PT KAI terkenal banyak penumpang gelap, mafia penumpang tanpa tiket. Direksi PT KAI menanganinya dengan tiketing on line. Pesan tiket bisa di mana-mana, tidak harus di stasiun.
Tiket dibuat atas nama, satu tempat duduk satu nama. Ketika masuk stasiun tiketnya diperiksa ketat dengan sistem boarding seperti di Bandara.
Terbukti Korupsi Kadaop Dicopot
untuk menciptakan mental baik di PT KAI, bahkan Pak Jonan tak segan mencopot dan memproses hukum pejabat.
Saat seorang Kadaop terbukti korupsi pengadaan mesin genset ia dicopot dari jabatan dan dihadapkan kepada penegak hukum, dipenjara. Siapa pun yang melanggar Pak Jonan tegas menghukum sepadan.
Keberhasilan PT KAI merevolusi mental diawali dari merevolusi mental para pejabatnya. Laporan LHKP dipantau langsung Pak Jonan, setiap hari siapa yang belum lapor dijapri dan akhirnya semua pejabat membuat LHKPN.
Pejabat yang bermental baik menjadi teladan dan diikuti seluruh karyawan yang akhirnya mereka berhasil merubah perilaku konsumen.
Melihat kondisi PT KAI yang berhasil merevolusi mental, rasanya patut bila PT KAI dijadikan Role Model, teladan dan rujukan revolusi mental bagi BUMN agar perusahaan negara menjadi bersih, sehat dan untung.
PT KAI telah berhasil memperbaiki mental internal menjadi BUMN terpercaya jasa transportasi pilihan utama pelanggan.
Revolusi Mental Untuk BUMN dan Lembaga Negara
Mungkin Anda sependapat dengan saya kalau revolusi mental itu ditujukan kepada lembaga negara, kementerian, pemda dan BUMN. Mereka ini yang perlu direvolusi mental.
Kalau sasarannya lembaga pemerintah, apakah sudah sangat parah sehingga perlu dilakukan revolusi mental? Separah apakah kementerian kita? Separah apakah lembaga legislatif, yudikatif kita?
Pemberitaan di media mungkin tepat bila sasaran revolusi mental adalah lembaga yang di bawah presiden secara langsung.
Petikan artikel dalam Tajuk Rencana Harian Kompas (5/9-2016) berjudul“Wajah Korupsi Kita” barangkali dapat menjadi rujukan dalam menjabarkan perlunya gerakan revolusi mental.
Perang melawan korupsi memang tak kunjung berhenti. Berakhirnya Orde Baru dan mekarnya demokrasi ternyata tak mampu mengurangi praktik korupsi.
Aturan ada, lembaga pengawas ada, seharusnya korupsi bisa dikurangi. Namun data statistik penanganan KPK menunjukan korupsi terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif.
Terstruktur karena melibatkan unsur struktural di lembaga negara. Sistematis karena dilakukan tersistem dan masif karena terjadi di pusat dan daerah.
Pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pun komisi negara, Korupsi dilakukan lintas partai politik, bahkan beberapa kasus menimpa pasangan suami istri ikut menjadi aktor.
Dari paparan di atas jelas kondisi mental para penyelenggara negara yang perlu direvolusi mentalnya. Revolusi mental bukan hanya menyangkut orang, namun lebih penting merevolusi mental dengan sistem pengamanan masalah keuangan yang harus diperbaiki dengan sistem berbasis teknologi informasi (IT).
PT KAI mencegah penyimpangan dengan memaksimalkan “Internal Audit Ketat dan Efektif.”
Dari pemeriksaan yang dilakukan, hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama. Sehingga Direktur Utama sebagai orang yang paling bertanggung jawab kepada perusahaan ini, akan tahu sejauh mana perusahaan ini berjalan.
Dengan dasar laporan inilah Direktur Utama akan mengambil langkah-langkah strategis untuk perusahaan.
Setelah dilakukan pemeriksaaan dan mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut, SPI masih berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
Berikutnya adalah melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama, menginventarisasi dan kompilasi seluruh hasil audit dan menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
Audit SPI meliputi semua aspek perusahaan, maka obyek Audit Internal akan meliputi semua satuan organisasi yang berada di PT KAI, yaitu; Semua Direktorat, Semua Pusat, Daerah Operasi, Divisi Regional, Sub Divisi Regional, Unit Pelaksana Teknis dan Anak Perusahaan.
“PT. Reska Multi Usaha, PT. KA Logistik, PT. KA Properti Management, PT. KA Pariwisata, PT. KCJ dan PT. Raillink, semua akan dilakukan pemeriksaan.”
Kenapa audit harus dilaksanakan dengan ketat dan selektif, karena dalam persaingan bisnis jasa transportasi saat ini dituntut jiwa wira usaha dari setiap karyawan PT KAI serta GCG yang wajib dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan.
Audit harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan prioritas terhadap fokus audit yang menjadi isu strategis pada saat itu, sehingga masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat tanpa kehilangan momen penting saat itu.
