Jakarta, MERDEKANEWS-- Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Wacana itu menuai dari Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Juri Ardiantoro.

Juri menilai isu yang dimunculkan bukan soal pemakzulan. Ia menduga ada tujuan lain seiring berhembusnya isu tersebut. "Sebetulnya tujuan mereka tidak soal pemakzulan. Mereka tahu (pemakzulan) akan sulit dan tidak mungkin," kata Juri kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (15/01).

Secara blak-blakan Juri juga mengatakan, isu tersebut adalah memisahkan Jokowi dari Prabowo. "Mereka nyata-nyata ingin memisahkan Bapak Jokowi dari Pak Prabowo dan apa namanya isu itu betul-betul isu yang dibuat untuk mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo," katanya.

"Jadi isu atau masalah yang sengaja digulirkan oleh beberapa orang untuk membangun narasi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi itu. Kita tahu sebenarnya mereka paham bahwa melakukan pemakzulan terhadap Presiden itu tidak mudah, sulit dan hampir tidak mungkin," sambungnya.

"Tetapi mereka memerlukan manuver itu untuk terus menerus mengganggu Pak Jokowi, mengganggu Presiden yang intinya mengganggu jalan kemenangan Pak Prabowo," ulas Juri.

Lebih jauh Juri menilai, isu tersebut adalah gerakan politik elektoral. TKN pun tak merasa terganggu karena mengetahui bahwa itu manuver politik.

"Ya ini betul-betul gerakan politik elektoral betul. (Sikap) Ya tidak terganggu, TKN tidak terganggu, tim kami tidak terganggu kami tau itu manuver politik saja di level elite," jelasnya.

"Dan bahkan pertemuannya sempat difasilitasi dan diterima oleh salah satu cawapres kita meskipun atas nama Menko Polhukam. Tapi kita tahu semua sudah membaca ini manuver politik pemilu dan TKN kita semua di sini menganggap biasa saja, tidak ada yang luar biasa karena itu bagian dari membangun narasi politik saja," jelasnya.

Juri meyakini hal itu tak akan mengganggu suara karena indeks kepuasan terhadap Jokowi yang linear dengan Prabowo-Gibran. "Enggak (akan mengganggu suara karena indeks kepuasan terhadap Jokowi yang linear dengan Prabowo-Gibran," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud menerima kedatangan 22 tokoh dari Petisi 100 di kantornya. Mereka datang untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari pemilu.

"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," kata Mahfud Md saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (09/01) lalu.