Soroti Pencopotan Pj Kepala Daerah di Jateng dan Jatim, Hasto PDIP: Jangan Semena-mena
Soroti Pencopotan Pj Kepala Daerah di Jateng dan Jatim, Hasto PDIP: Jangan Semena-mena
Hasto Kristiyanto. (foto: istimewa)

Jakarta, MERDEKANEWS -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak dicopot semena-mena. Padahal, mereka sudah bekerja dengan baik selama menjabat.

"Pernyataannya saya luruskan bahwa Pj diganti bukan karena berpihak kepada 02 (Prabowo-Gibran), Pj harus netral karena itu undang-undang, tidak boleh berpihak. Tetapi ada yang dicurigai maka kemudian diganti, padahal kinerjanya cukup baik," ujar Hasto di Pos Bloc, Jakarta, Minggu.

Dia pun menyayangkan sejumlah pencopotan Pj di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu karena tidak melalui proses yang demokratis. Menurutnya, kini para Pj diganti tidak melalui tim penilai akhir, namun hanya dilakukan oleh kalangan yang sangat terbatas.

Hasto mengingatkan seorang Pj dipilih juga melalui usulan dari DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota. Oleh sebab itu, lanjutnya seperti dilansir antaranews, pergantian Pj juga tidak boleh semena-mena.

"Seharusnya bertanya kembali kepada DPRD terhadap calon yang diusulkan, calon dari pemerintah, dan kemudian dilakukan pembahasan melalui tim penilai akhir, bukan sewaktu-waktu bisa diganti," katanya.

Sebelumnya, Hasto mengklaim sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya.

"Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ujar Hasto di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.

(Jyg/Ant)
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024
Koalisi Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Mengancam Keberlangsungan Demokrasi Indonesia
Koalisi Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Mengancam Keberlangsungan Demokrasi Indonesia
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran
Pemberian Penghargaan Prestasi Pemda berdasarkan Hasil Penilaian LPPD
Pemberian Penghargaan Prestasi Pemda berdasarkan Hasil Penilaian LPPD
Ganjar Tegas Berada di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan PDIP?
Ganjar Tegas Berada di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan PDIP?