Bogor, MERDEKANEWS -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung berbagai upaya Kejaksaan Agung RI untuk melakukan transformasi digital sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Kejaksaan Agung diharapkan bisa menjadi pionir penerapan teknologi digital guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ada beberapa arahan yang diberikan Presiden terkait percepatan transformasi digital, salah satunya kita semua harus mendukung nantinya Kejaksaan bisa cepat menginteroperabilitaskan ratusan aplikasi ke dalam satu portal layanan publik. Sehingga dengan demikian rakyat akan semakin mudah untuk mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar usai menerima Penghargaan R. Soeprapto dari Kejaksaan Agung di Bogor, Kamis (11/01).
“Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir gencar berinovasi melakukan transformasi digital. Termasuk di lingkup Kejati dan Kejari, karena sering sekali saya ke daerah mampir dan mengapresiasi inovasi yang dijalankan. Ke depan itu akan makin sempurna dengan integrasi layanan digital sesuai arahan Presiden,” jelas Anas.
Anas optimistis Kejaksaan menjadi salah satu instansi terdepan dalam pola baru transformasi digital dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan dengan pertukaran data yang baik.
“Kami dari Kementerian PANRB selaku Koordinator SPBE sangat optimistis, dengan melihat apa yang sudah dilakukan Pak Jaksa Agung selama ini, Kejaksaan menjadi salah satu pionir terdepan transformasi digital yang terpadu sesuai arsitektur SPBE yang telah diteken Presiden Jokowi,” papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Menteri Anas kembali menekankan bahwa transformasi digital yang dilakukan bukanlah tentang penambahan aplikasi namun menekankan pada interoperabilitas aplikasi yang ada. Ia mencontohkan upaya Kementerian Kesehatan yang berhasil menyatukan 400 lebih aplikasi ke dalam satu aplikasi yakni ‘Satu Sehat’.
Anas juga menyebut Indonesia akan segera memiliki Government Technology atau ‘GovTech’ yang akan mengakselerasi percepatan penerapan digital pada sektor pemerintah. Presiden telah menunjuk BUMN Peruri sebagai ‘GovTech’ Indonesia.
Presiden telah menunjuk BUMN Peruri sebagai ‘GovTech’ Indonesia. “GovTech akan memainkan peran memandu keterpaduan layanan digital nasional, sehingga untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital pemerintahan yang terpadu, tidak terpisah-pisah seperti selama ini,” kata Amas.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas juga menerima penghargaan R. Soeprapto Award dari Kejaksaan Agung. Anugerah ini diberikan atas dedikasi, kinerja, inovasi, dan dukungan dari Kementerian PANRB untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan.
Kementerian PANRB juga dinilai berkomitmen mendukung penataan dan penguatan kelembagaan Kejaksaan sebagai implementasi UU No. 11/2021 tentang Perubahan atas UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
R. Soeprapto Award diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai penutup rangkaian rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024.
"Kementerian PANRB berterima kasih atas penghargaan ini, sebagai bukti kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan yang efektif di lingkungan Kejaksaan yang merupakan salah satu ujung tombak sektor hukum di Tanah Air," ujar Anas.
