Jakarta, MERDEKANEWS -- Isu kocok ulang BUMD yang akan digelar pada April 2018 membuat panik kubu Ahok. Daripada kena pecat, para direksi BUMD lebih memilih mundur. Paniknya para boa BUMD diduga karena Anies-Sandi menyetop dana bantuan penyertaan modal dasar alias PMD. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta selalu jebol karena subsidi BUMD sekitar Rp 7,1 triliun. 

Nah, di APBD 2018 tidak ada lagi dana PMD. Dan para bos BUMD disuruh kreatif menjalankan usaha. Apalagi, BUMD yang disubsidi banyak yang tekor. 

Diketahui, ada lima BUMD yang tidak akan mendapat kucuran modal itu adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Stasion Tjipinang, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.

Sementara Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati telah mengajukan pengunduran diri ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Marina menyatakan pengunduran diri disampaikan langsung ke Sandi pada 6 Maret 2018 lalu.

“Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri,” ujar Marina saat dihubungi, Kamis (15/3/2018).

Marina menambahkan waktu itu Sandi menahan dirinya untuk keluar dari BUMD. Marina menjelaskan alasan yang mendasarinya adalah PSO (Public Standing Obligation)  atau kewajiban pelayanan publik yang tidak kunjung cair.

Sebelumnya Marina telah telah meminta PSO sejak November lalu. Sandi, kata Marina, memintanya untuk bertahan dan berjanji akan segera mengeluarkan PSO.

“Saya langsung duduk bilang ‘Pak saya mau resign’ saya bilang. ‘Kenapa?’ saya bilang ini, Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena nggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu. ‘Bu jangan dong, jangan dulu, kalau saya belum bisa bantu satu bulan ibu baru boleh resign’.  ‘Oh siap Pak saya siap bantu Bapak siang dan malam saya siap’,” tutur Marina.

Selain alasan PSO, Marina menilai kinerja dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah saat ini tidak sebaik saat pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Marina mengaku sebenarnya bersedia membantu  pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, namun iklim kerja membuatnya sudah tidak betah.

“Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Saya ingin rakyat Jakarta sesuai yang menerima KJP adalah orang yang membutuhkan. Bukan sembarangan. Catat itu! Ini duit negara bukan duit siapa-siapa yang harus dikasih sesuai dengan kebutuhan siapa yang mendapatkan. Itu sulit. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi. Jadi saya pikir saya bisa berkarya di tempat lain,” tegas Marina.

SKPD yang dimaksud Marina tidak dapat berkoordinasi dengan baik adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian  dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

Di luar terkait kinerja, Marina juga telah mendengar isu dirinya merupakan direktur BUMD yang akan diganti Anies pada April mendatang. Marina juga memgaku akan bertahan menyelesaikan masa jabatannya selain diminta Sandi untuk tetap menjadi Dirut PD Dharma Jaya.

“Saya akan tahan, akan tahan di sini akan tetap junjung tinggi kebenaran. Mungkin sekalian kali dia kan seneng kalo saya mengundurkan diri, udah viral dari dulu saya mau diganti. April ini kan ada penggantian,” pungkas Marina.