Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota Komisi III DPRD Bali, I Kadek Nuartana mengaku kecewa dengan pembatalan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU/Bandara Buleleng).
"Kami menyampaikan masyarakat Bali terhadap pernyataan pembatalan pembangunan bandara itu, banyak teman-teman yang protes dengan pernyataan itu," kata Nuartana melalui rilis di Denpasar, Sabtu (10/3/2018).
Nuartana mengaku sudah menyambangi Kementerian Perhubungan bersama rombongan pada Jumat (9/3/2018). Namun hanya ditemui Kepala Seksi Tata Kebandaraudaraan, Asri Wahyuniarti. Padahal, dirinya sangat ingin bertemu pejabat selevel direktur. "Alasannya Pak Direktur tidak bisa datang alasannya ada kegiatan. Padahal kita sudah sejak jauh-jauh hari meminta waktu untuk bisa ketemu. Minimal selevel direktur dengan harapan ada pengambil keputusan ketika kita menghadap ke Kementerian Perhubungan," ujar Nuartana.
Menurut dia, inti pertemuan itu mempertanyakan dasarnya apa pemerintah pusat bilang pembatalan dari kajian World Bank. Padahal, pengkajian World Bank itu bukan fokusnya mengenai Bandara Bali Utara tetap sinergitas antara Banyuwangi, Lombok dan Bali. "Maksudnya, bandara di Banyuwangi diperluas kemudian tamunya yang akan ke Bali diangkut menggunakan kapal 'roro'. Jadi kajian World Bank itu bukan soal pembangunan Bandara Internasional Buleleng," jelas Nuartana.
Pihak Kementerian Perhubungan juga menjelaskan mengenai pada 2018 sudah mengalokasikan dana APBN yang besarnya Rp4 miliar untuk Feasibility Study khusus untuk penentuan lokasi (penlok) lokasi pembangunan bandara tersebut.
Setelah itu, diputuskan baru ada namanya proses kedua, yakni ketika penlok sudah ditentukan oleh pemerintah baru memikirkan kerja sama dengan swasta,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry mengapresiasi Kemenhub karena masih serius menanggapi kundi dari studi kelayakan lokasi yang dimulai dari pemerintah dahulu dengan mengalokasian dana tahun anggaran 2018. “Kami juga mendukung studi kelayakan kerja sama pemerintah dengan pengusaha,” katanya.
Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) itu sebuah keharusan dan harus segera dilaksanakan.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti, I Made Mangku menyatakan pembangunan Bandara Bali Utara itu akan melibatkan 16 investor dan mengalokasikan dana US$2 miliar, atau setara Rp27 triliun dan bekerja sama dengan investor dari Kanada, Kinesis Capital and Investment. “PT BIBU tidak menggunakan dana dari pemerintah sepeserpun,” tandasnya.
Nuartana juga mengutip pernyataan di sejumlah media dari Menko Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan: "tidak ada yang diusulkan untuk pembangunan bandara di Bali”.
(Setyaki Purnomo)