Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Menyusul penetapan tersangka tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Firli akan diberhentikan tetap dari jabatan Ketua KPK jika berstatus sebagai terdakwa.
"Ini ada proses hukum berikutnya, yang menentukan seperti apa dalam UU juga sudah diatur ketika sudah jadi terdakwa misalnya, ada perubahan status terhadap pemberhentian sementara nanti," kata Ari di Jakarta, Jumat (24/11).
Ari menyampaikan, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 32 Ayat (1) beleid itu menyebutkan, seorang pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena beberapa hal, salah satunya karena menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.
Saat ini, Istana tengah memproses pemberhentian sementara Firli melalui keputusan pesiden (keppres).
"Kita lihat nanti prosesnya. Setelah rancangan keppres ini disiapkan, akan segera diajukan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama," ucap Ari.
Terkait pengganti Firli, Ari menyatakan akan diambil dari salah satu pimpinan lain di KPK. Nama spesifik pengganti Firli akan diputuskan oleh Presiden Jokowi
"Ini kan pimpinan KPK yang sudah ada, jadi tinggal beliau menetapkan salah satu dari pimpinan KPK menjadi ketua sementara," ucap dia.
Selain dari pimpinan KPK yang ada, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengambil nama calon pengganti Firli dari calon komisioner yang ikut seleksi di DPR dan berada pada posisi 10 besar.
Zaenur menyebutkan ada empat nama calon pemimpin KPK yang masuk sepuluh besar hasil seleksi oleh panitia seleksi bentukan pemerintah.
Mereka adalah auditor I Nyoman Wara; dosen universitas di Malang, Luthfi Jayadi Kurniawan; pegawai Sekretariat Kabinet, Roby Arya Brata; dan pegawai di Kementerian Keuangan, Sigit Danang Joyo.
Berikut profil empat nama cadangan pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK;
I Nyoman Wara
I Nyoman Wara adalah Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pria asal Bali itu sudah mengamban jabatannya sejak 2016. Nyoman bukan nama baru di bidang audit pemerintahan. Dia telah memulai kariernya sebagai seorang auditor sejak 1989 ketika bekerja di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), Bank Indonesia.
Selain bekerja di Bank Indonesia, Nyoman juga sempat bekerja di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Kementerian Keuangan. Kariernya di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimulai saat dia dipercaya menjadi Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sejak saat itu, kariernya pun semakin bersinar hingga menjabat sebagai Auditor Utama Investigasi BPK.
Luthfi Jayadi Kurniawan
Luthfi Jayadi Kurniawan adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dia merupakan salah satu dari sepuluh orang yang lolos pada tahap seleksi pencalonan komisioner KPK pada 2019 silam. Melansir dari situs Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Luthfi adalah akademisi asal Situbondo, Jawa Timur yang lahir pada 18 November 1970.
Selain bekerja sebagai seorang dosen, Luthfi juga aktif sebagai penulis dan editor buku. Dia telah menerbitkan beberapa buku, seperti Menyingkap Korupsi di Daerah, Peta Korupsi di Daerah: Studi Modus dan Aktor, Negara, Civil Society, dan Demokratisasi, Hukum dan Kebijakan Publik, serta Negara Kesejahteraan dan Sosial.
Tak hanya itu, Luthfi juga aktif berkegiatan di berbagai lembaga anti-korupsi, seperti Malang Corruption Watch (MCW) dan Jaringan Antikorupsi Jatim.
Robu Arya Brata
Salah satu dari empat nama cadangan pengganti Firli Bahuri adalah Roby Arya Brata. Dia merupakan pegawai Sekretariat Presiden yang juga berprofesi sebagai akademisi. Dia dikenal sebagai dosen dari Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Roby pernah menjabat sebagai Asisten deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Berdasarkan rilis dokumen pada situs Sekretariat Kabinet, dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.
Sigit Danang Joyo
Satu lagi nama cadangan pengganti Firli Bahuri yang pernah lolos pada tahap seleksi pencalonan komisioner KPK pada 2019 adalah Sigit Danang Joyo. Dia adalah pegawai di Kementerian Keuangan. Saat mendaftar sebagai calon pemimpin KPK, Sigit menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Saat menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Sigit bertugas untuk mengurus perkara hukum di Ditjen Pajak. Dia juga kerap memberikan konseling dan bantuan hukum teradap pejabat Ditjen Pajak yang terjerat masalah korupsi. Meski begitu, dia tidak pernah setuju dengan tindakan korupsi itu sendiri.
Dia diketahui pernah menjadi anggota pelaksana Tim Reformasi Perpajakan. Itu adalah lembaga khusus yang dibentuk Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2016 lalu. Adapun saat ini Sigit menduduki posisi sebagai Kepala KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.
