Gorontalo, MERDEKANEWS -- Di tengah kompleksitas perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) turut ambil bagian dalam memastikan tata ruang di kawasan perbatasan negara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pada Kamis, 2 November 2023, BNPP menggelar Rapat Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
Pelaksanaan rapat secara hybrid (luring & daring) di Hotel Citimall Kota Gorontalo menandai langkah serius dalam mendukung pembangunan yang terencana dan terarah.
Acara dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Gutmen Nainggolan. Turut hadir dalam rapat tersebut kepala dinas dan Forkopimda Gorontalo, serta beberapa pemangku kebijakan lainnya, termasuk Prasetyo Wiranto dari Kementerian ATR/BPN dan Riska Rahmadia dari Kementerian PUPR.
Menurut Gutmen Nainggolan, tujuan utama kegiatan ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perwujudan rencana tata ruang di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Gorontalo Utara.
"Kita perlu memastikan bahwa pemanfaatan ruang di sini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," ungkap Gutmen.
Merespon Tantangan di Kawasan Perbatasan
Dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah Perpres No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Kabupaten Gorontalo Utara, yang terdiri dari 11 kecamatan, menjadi fokus utama.
"Berdasarkan fungsi Pusat Permukiman, Kecamatan Kwandang dan Anggrek ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) secara berurutan," tukasnya.
Sementara itu, Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, menyampaikan kebutuhan akan arah penyusunan kebijakan strategis yang holistik dan terukur.
"Kami inisiasi penyusunan roadmap/Peta Jalan Kesejahteraan Rakyat (PETA JAKESTRA) sebagai panduan perencanaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara komprehensif dan berkelanjutan," kata Bupati.
Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
Dalam paparannya, Prasetyo Wiranto dari Kementerian ATR/BPN menyoroti pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka memastikan tata ruang sesuai dengan rencana. "Pengendalian pemanfaatan ruang setelah UUCK memberikan ruang untuk dilakukan penilaian perwujudan RTR," ujar Prasetyo.
Dari sisi konektivitas, Dr. HM Jamal Nganro, Kadis Perhubungan Prov. Gorontalo, menjelaskan bahwa Gorontalo Utara sudah memiliki dua pelabuhan dan satu bandara.
Dua pelabuhan tersebut, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang, berada pada jalur ALKI 2, memberikan keuntungan logistik yang rendah untuk kegiatan ekspor impor.
Pelabuhan Anggrek juga dilalui oleh jalur pelayaran tol laut T-04 dan T-33, meskipun belum dimanfaatkan secara optimal.
Infrastruktur Pendukung untuk Pertumbuhan Ekonomi
Riska Rahmadia, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A/Pulau Sulawesi, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, BPIW, Kementerian PUPR, membahas dukungan infrastruktur PUPR di Gorontalo Utara.
Pembangunan jalan dan proyek strategis nasional, seperti Bendungan Bulango Ulu, menjadi fokus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Berdasarkan RTRW Prov. Gorontalo, pembangunan diarahkan pada fasilitasi pengembangan PKSN, pembangunan dan peningkatan jalan provinsi, pengembangan pelabuhan, serta pengembangan pendukung lainnya," ungkap Riska Rahmadia.
Potensi dan Tantangan Pengembangan Kawasan Perbatasan
Dalam menghadapi potensi pengembangan, Kabupaten Gorontalo Utara harus mengatasi beberapa tantangan. Jumlah penduduk yang mencapai 127.580 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 71 jiwa/Km2 menjadi salah satu pertimbangan.
Dukungan kebijakan nasional, peningkatan aksesibilitas transportasi, dan program peningkatan BUMDES menjadi peluang yang harus dimanfaatkan, namun tingginya intensitas bencana alam, infrastruktur dasar yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan di wilayah rural menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Dalam diskusi yang berkembang, mencuat beberapa pemikiran menarik. Kabupaten Gorontalo Utara perlu mengkaji lebih lanjut potensi unggulan daerah dan meningkatkan daya saingnya. Konektivitas antar wilayah dianggap menjadi kunci untuk percepatan peningkatan ekonomi masyarakat.
Rapat penilaian ini menjadi momen penting dalam merajut harmoni antara rencana tata ruang dengan kondisi riil di Kabupaten Gorontalo Utara.
Evaluasi terhadap perwujudan pola dan struktur ruang serta Indikasi Program Utama pada RTR KPN menjadi dasar penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan yang terkait.
Dukungan penuh dari pemangku kebijakan dan sinergitas antar instansi diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat Gorontalo Utara. Sebuah langkah maju menuju kesejahteraan dan kemandirian yang berkelanjutan di kawasan perbatasan.
